Ia menegaskan bahwa pekerjaan Menteri itu tidak bisa disambi, apalagi Menteri BUMN yang mengelola anggaran konsolidasi ribuan triliun sebesar APBN RI.
Ia menekankan, Menteri BUMN harus memperjuangkan nasib kedua BUMN energi itu, agar Pemerintah melunasi tunggakan dana kompensasi dan membayarnya secara regular di akhir tahun anggaran, seperti pembayaran dana subsidi.
Mulyanto meminta Erick langsung memimpin upaya penyehatan kedua BUMN energi ini sambil tetap secara sigap menjalankan tugas pelayanan publik (PSO) bagi ketahanan energi nasional.
"Sebagai menteri yang bertanggung jawab terhadap segala hal terkait BUMN Erick orang pertama yang akan dimintai pertanggung jawaban kalau ada apa-apa dengan Pertamina dan PLN," pungkasnya.
Untuk diketahui menurut Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Banggar DPR RI, Kamis (19/5/2022), terlihat arus defisit kas Pertamina yang diestimasikan pada tahun 2022 mencapai 12,98 miliar dolar AS (Rp191,2 triliun), karena imbas kenaikan harga minyak dunia.
Selain itu, menurut Menkeu, PLN juga mendapatkan kerugian sebagai imbas dari belum naiknya tarif listrik di tengah lonjakan harga komoditas batu bara. Namun, angka defisit PLN tidak lebih besar jika dibandingkan dengan Pertamina, yakni diperkirakan mencapai Rp71,1 triliun.
