56 Pegawai KPK yang Dipecat Akan Direkrut Polri, Apa Kata Mereka?

56 Pegawai KPK yang Dipecat Akan Direkrut Polri, Apa Kata Mereka? Kredit Foto: Sufri Yuliardi

Seperti diketahui, baru baru ini Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana akan merekrut 56 pegawai KPK non-aktif yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN Polri. Hal ini diungkapkannya pada saat konferensi pers persiapan pembukaan PON XX Papua pada Selasa (28/9/2021).

"Karena kita melihat terkait dengan rekam jejak dan tentunya pengalaman tipikor tentunya itu sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi yang saat ini kita kembangkan, untuk memperkuat organisasi Polri" kata Listyo.

Ia juga mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi terkait wacana ini. Ia menyebut Presiden Jokowi setuju dengan wacana tersebut.

"Kami berkirim surat kepada bapak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan te TWK yang tidak lulus di tes dan tidak dilantik sebagai ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian kita rekrut untuk menjadi ASN Polri. Beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri. Proses sedang berlangsung dan mekanismenya seperti apa saat ini sedang didiskusikan. Untuk bisa merekrut 56 orang tersebut menjadi ASN Polri," ungkapnya.

Wacana tersebut pun langsung disambut baik oleh Menteri Polhukam Mahfud MD. Melalui akun Twitter-nya, Mahfud menilai bahwa hal tersebut dapat mengakhiri polemik 56 pegawai KPK tak lulus TWK yang kontroversial dan berlarut-larut itu. Ia juga menyebut bahwa langkah-langkah yang sudah diambil baik oleh Kapolri, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), serta langkah Presiden Jokowi sudahlah tepat.

"Kontroversi ttg 56 Pegawai KPK yg terkait TWK bs diakhiri. Mari kita melangkah ke depan dgn semangat kebersamaan. langkah KPK yg melakukan TWK menurut MA dan MK tdk salah scr hukum. Tp kebijakan Presiden yg menyetujui permohonan Kapolri utk menjadikan mereka sbg ASN jg benar," tulis Mahfud seperti dikutip pada Kamis (30/9/2021).

Baca Juga: 56 Pegawai KPK jadi ASN Polri, Apa Kata Mahfud MD?

Adapun wacana tersebut memperoleh bermacam tanggapan dari sejumlah pihak. Di antara mereka banyak yang mengapresiasi langkah tersebut, namun banyak pula yang mengkritik. Salah satu yang mengapresiasi langkah ini adalah tokoh Nahdlatul Ulama sekaligus akademisi di Universitas Monash, Australia, yakni Prof Nadirsyah Hosen.

"Salut & respek dg Kapolri yg berani menawari 56 pegawai KPK yg dipecat utk masuk tim anti korupsi Polri. Polri bisa memanfaatkan SDM yg luar biasa ini dan sekaligus mengakhiri kontroversi TWK. Kalau mereka 'taliban' kan gak mungkin Kapolri mau rekrut mereka," ujar pria yang akrab disapa Gus Nadir tersebut pada cuitannya, Rabu (29/9/2021).

Baca Juga: Salut Dengan Wacana Kapolri Soal 56 Pegawai KPK, Gus Nadir Sebut ini Bisa Mengakhiri Kontroversi TWK

eks-Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahean juga turut mengapresiasi strategi yang diambil Presiden Jokowi dan Kapolri tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk belas kasih dan pengujian terhadap Novel Baswedan dkk. atas ketulusan mereka mengabdi pada negara. Namun ia juga meragukan 56 Pegawai tersebut akan menerima tawaran ini.

"Sy apresiasi Pak @jokowi dan Kapolri dlm strategi ini. Ini adalah belas kasih & akan menguji apkh Novel dkk tulus mau mengabdi pd negara atau mrk hanya ingin MENGUASAI @KPK_RI DEMI POLITIK. Sbg ASN Polri mrk tak punya kewenangan, blm tentu mrk terima," sebut Ferdinand dalam cuitannya, Rabu (29/9/2021).

Adapun mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga turut menyampaikan apresiasi dan juga memberi selamat kepada para 56 pegawai calon ASN Polri tersebut.

"Alhamdulillah...Ya Allah...Selamat ya teman2...Akhirnya tetap kerja di lembaga penegakan hukum... #BravoPolri," ungkap Fahri, Rabu (29/9/2021).

Selain itu, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Borobudur Prof Faisal Santiago juga menyebut langkah Kapolri merekrut 56 pegawak KPK tersebut merupakan langkah yang baik. Ia menilai hal ini bisa memperkuat Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

"Jika kepolisian mau merekrut (eks pegawai KPK) sebagai penyidik Polri, maka itu langkah yang baik. Itu akan memperkuat kepolisisan, serta membantu pemerintah mencegah dan menindak pidana korupsi," katanya seperti dikutip dari JPNN.com, Kamis (30/9/2021).

Sementara itu, banyak pula sejumlah pihak yang kontra dengan langkah yang hendak diambil Presiden Jokowi beserta Kapolri tersebut. Banyak yang menilai bahwa hal ini semakin menguatkan bahwa TWK hanyalah kedok untuk menyingkirkan 56 pegawai tersebut dari KPK. Hal ini disinggung oleh Pengamat politik Adi Prayitno yang berpendapat langkah ini tak serta merta mengakhiri polemik TWK.

"Pengangkatan 56 eks pegawai KPK tidak akan mengakhiri polemik, justru makin menimbulkan tanda tanya besar. Mereka sudah terlanjur (dianggap) cacat karena tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), tetapi mengapa Polri justru merangkul?" ujar Dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut. 

Salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) juga turut mengomentari hal ini. Ia menyebut langkah ini sebagai langkah 'aneh bin ajaib'.

"Aneh bin ajaib. Orang "buangan" KPK disambut Polri. Kekeliruan di KPK tidak dikoreksi. Inilah contoh penyelesaian masalah dengan membuang sampah dibawah karpet," tulisnya dalam akun Twitter-nya, dikutip Kamis (30/9/2021).

Baca Juga: Pegawai KPK yang Dipecat Diwacanakan Akan Dipinang Kapolri, Abdillah Toha: Aneh Bin Ajaib!

Mantan Ketua KPK terdahulu, Abraham Samad juga turut bersuara mengenai hal ini. Menurutnya, Novel Baswedan dkk dipecat dari KPK bukan berarti mereka tengah mencari kerja. Ia berpendapat bahwa Novel Baswedan dkk memaknai kerja tak sesederhana itu.

"Mereka adalah orang-orang yang selama ini berjuang memberantas korupsi di KPK secara sungguh-sungguh dan mereka pulalah yang selama ini tetap menjaga integritas KPK dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu," Ungkapnya.

Ia berharap Presiden Jokowi segera menyelesaikan polemik ini dengan memulihkan kembali nama mereka dan mengangkat kembali Novel Baswedan dkk untuk kembali beraksi di KPK dan bukan di instansi lain.

"Menurut saya sebaiknya Presiden yang mengambil sikap, yaitu dengan memerintahkan 56 pegawai KPK yang diberhentikan, segera diangkat menjadi ASN di KPK, bukan di tempat dan instansi lain," pungkasnya.

Baca Juga: "Angkat Kembali 56 Pegawai KPK yang Diberhentikan Menjadi ASN di KPK, Bukan Di Instansi Lain!"

Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini