Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta pemerintah melakukan eradikasi (pemberantasan) peran dan pengaruh mafia minyak goreng (migor) berbasis wilayah. Hal ini agar masalah harga dan ketersediaan migor dapat selesai dengan tuntas.
Menurutnya pemerintah harus berani membuat kebijakan tegas menyeluruh tetapi berbasis wilayah. Sebuah kebijakan yang memadukan pendekatan industri, tata niaga dan pengawasan.
"Pemerintah harus mulai gerakan eradikasi (pemberantasan) mafia migor dengan memetakan secara spasial daerah-daerah rawan migor dan memberantasnya secara bertahap. dengan strategi ikan busuk, yakni memulainya dari kepala. Karena ikan membusuk dimulai dari kepala," katanya kepada Populis.id pada Senin (30/05/2022).
Baca Juga: Luhut Dapat Gawean Baru Lagi Dari Presiden Jokowi, Umar Hasibuan: No Opung No Party...
Ia menilai hal itu penting karena selama ini kebijakan migor yang ada dan gagal terkesan bersifat parsial dan sektoral.
Mulyanto tidak ingin masalah migor berlarut-larut terus karena masih banyak persoalan lain yang perlu mendapat perhatian.
Wakil Ketua FPKS DPR RI itu menambahkan dengan menggunakan pendekatan wilayah dari data produksi, konsumsi dan harga, maka setiap daerah dapat terpetakan menjadi daerah yang paling rawan (merah) seperti Jambi, DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan dan menyusul daerah yang rawan (kuning) adalah Sumut, Riau dan Jawa Barat.
"Satu demi satu, setahap demi setahap, daerah-daerah ini harus dibebaskan dari cengkeraman mafia migor," katanya.
