Anggota DPR RI Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan pernyataan Menteri Koordinator dan Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaiatan yang mengumumkan kenaikan harga tiket Candi Borobudur menjadi Rp750 ribu untuk turis lokal dan USD 100 untuk turis asing. Deddy menganggap jika kenaikan harga tiket itu tidak masuk akal dan menyiksa bagi rakyat kecil.
"Bagi saya tidak masuk akal kalau alasannya adalah konservasi, lebih cenderung komersialisasi," kata Deddy, Senin (6/6/2022).
Menurut dia, bila niatnya membatasi jumlah pengunjung yang boleh naik ke Candi Borobudur tetap di angka 1.200 orang, tak harus dengan menaikkan harga tiket.
"Lakukan saja kebijakan, siapa yang datang lebih dulu, boleh naik hingga jumlah maksimum yang ditetapkan. Atau siapa yang mendaftar lebih dulu melalui aplikasi, boleh naik. Akan lebih baik jika dikombinasikan antara yang datang lebih dulu dengan yang mendaftar lebih dulu melalui aplikasi, agar ada keadilan antara yang punya akses ke aplikasi dengan yang tidak," papar anggota Komisi VI DPR ini.
Baca Juga: Masalah Minyak Goreng Belum Usai, Luhut Akui Pekerjaan Ini...
Dia berpendapat menaikkan harga tiket naik ke Candi Borobudur terkesan lebih ke arah komersialisasi dari pada konservasi. Baginya, kebijakan demikian tidak berpihak, karena pembeda untuk orang yang boleh berwisata ke situs warisan dunia itu adalah antara yang kaya dengan yang miskin.
"Orang miskin tidak akan mampu bayar harga tiket setinggi itu, apalagi bila datang dengan keluarga. Harga tiket itu bisa lebih besar dari UMR buruh bila berkunjung dengan keluarga. Lalu apakah orang miskin tidak berhak untuk naik dan menikmati Candi Borobudur?” tanya Deddy.
Dia mengaku heran karena kalau memakai prinsip konservasi yang dipakai, seharusnya yang dibatasi jumlah orangnya saja, dan bukan menaikkan harga tiketnya.
Lihat Sumber Artikel di Suara.com Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Suara.com.