Demi Cegah Kegaduhan dan Perpecahan, TVRI Tolak Putar FIlm G30S/PKI

Demi Cegah Kegaduhan dan Perpecahan, TVRI Tolak Putar FIlm G30S/PKI Kredit Foto: Adiwinata Solihin

Setiap tahunnya, peringatan peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau dalam dokumen negara dikenal sebagai G30S/PKI selalu diperingati dengan penayangan film "Pengkhianatan G30S/PKI" (1984) di stasiun televisi nasional. Namun tahun ini, TVRI sebagai salah satu stasiun tv nasional tertua justru enggan menayangkan.

Banyak pro dan kontra atas keputusan yang diambil TVRI mengenai hal ini. Hal ini dikarenakan stasiun-stasiun tv nasional lainnya justru masih menayangkan film kontroversial tersebut. Banyak pihak yang mengkritisi kebijakan TVRI tersebut, adapula yang menuduh TVRI tidak menyukai film tersebut bahkan pro atas PKI.

Baca Juga: PKS: Pemutaran Film G30S/PKI Perlu Dilakukan Sebagai Pengingat Sejarah

Terlepas dari itu semua, TVRI memiliki alasannya tersendiri mengapa mereka tidak ingin menayangkan film tersebut. Salah satu alasannya adalah TVRI tak ingin membuat potensi kegaduhan dan perpecahan di tengah masyarakat, salah satunya dengan menayangkan film bermuatan sensitif seperti film yang dibesut Sutradara Arifin C Noer itu.

Alasan TVRI tersebut juga didasari oleh aturan yang tercantum dalam Bagian 3 Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) terkait tugas lembaga tersebut menyebutkan bahwa TVRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat televisi yang menjangkau seluruh wilayah NKRI.

Hal tersebut dijelaskan langsung oleh Direktur Utama LPP TVRI Imam Brotoseno. Menurutnya, TVRI haruslah menjadi alat perekat sosial dan pemersatu bangsa, sehingga tidak memutar tayangan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan perpecahan di tengah masyarakat.

"Kami tidak memutar tayangan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan perpecahan di antara masyarakat. Tapi kami juga memberikan pencerahan dan informasi sehat sesuai fungsi kepublikan kami, sehingga pembelajaran masa silam akan selalu kami tampilkan dengan cara interaktif dan kekinian," terang Iman dalam keterangannya, Kamis (30/9/2021).

Baca Juga: Analisis Direktur CIIA: Ancaman atau Tingkat Bahaya PKI Sangat Potensial dan Aktual

Adapun TVRI sendiri memiliki program-program pembelajaran sejarah selain pemutaran film yang diproduksi pada masa Orde Baru tersebut, antara lain Forum Fristian pada 29 September 2021 yang mengangkat topik "Rekonsiliasi '65, Berdamai dengan Sejarah". Kemudian adapula program Mengingat Jejak Sejarah yang mengudara pada 30 September 2021, disusul dengan penayangan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2021.

Jika menilik sejarahnya, TVRI sendiri sebenarnya sudah tidak pernah memutar film Pengkhianatan G30S/PKI sejak 1998 silam, tepatnya saat mendiang Presiden BJ Habibie masih menjabat. Adapun fakta tersebut didukung oleh pernyataan Menteri Penerangan di masa pemerintaah Habibie, yakni Letnan Jenderal (Purn) M Yunus Yosfiah. Saat itu Yunus menyebut bahwa pemutaran film yang bernuasa pengkultusan tokoh sudahlah tak sesuai dengan dinamika reformasi, seperti film "Pengkhianatan G30S/PKI" (Arifin C Noer, 1984), "Janur Kuning" (Alam Surawidjaja, 1979), atau "Serangan Fajar" (Arifin C Noer, 1982).

Untuk itulah, Yunus mengungkapkan bahwa pada 30 September 1998, TVRI dan TV Swasta tak memutar film Pengkhianatan G30S/PKI. Hal ini diungkapkan Yunus dalam Harian Kompas edisi 24 September 1998. Di saat yang sama, Juwono Sudarsono, Menteri Pendidikan masa itu, turut membentuk sebuah tim khusus yang bertugas untuk melakukan evaluasi atas seluruh buku sejarah dalam versi G30S/PKI. 

Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini