Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Kemajemukan tersebut membuat setiap elemen memiliki karakteristiknya sendiri sehingga menciptakan identitasnya masing-masing. Tak terkecuali, di bidang politik. Di dalam dunia politik terdapat yang namanya politik identitas. Sesuai dengan namanya, politik identitas merupakan politik yang mengacu kepada kepentingan identitasnya kelompoknya sendiri.
Politik identitas dapat diartikan sebagai cara berpolitik yang mengutamakan kepentingan kelompoknya yang didasari oleh kesamaan identitas, seperti agama, gender, budaya, dan lain-lain.
Baca Juga: Apa itu Kampanye Hitam? Samakah dengan Kampanye Negatif?
Istilah politik identitas mulai ramai dibincangkan saat Pilkada DKI Jakata 2017 di mana hal tersebut mengangkat ranah etnis dan agama. Diketahui, bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurut data Kemendagri di tahun 2021, sebanyak 237,53 juta jiwa masyarakat Indonesia adalah penganut agama Islam.
Contoh keberhasilan politik identitas dalam aspek agama adalah kemenangan Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakata 2017 yang dianggap hasil dari gerakan masa 212.
Politik identitas umumnya menunjukkan dua perbedaan, anatara kubu satu dengan kubu yang lainnya untuk mendapatkan suara terbanyak. Dalam arti lain, politik identitas akan mengelompokkan masyarakat menjadi dua bagian, seperti yang terjadi saat ini antara 'cebong' dan 'kampret'.
Umumnya, politik identitas dijadikan strategi menjelang Pemilu. Strategi tersebut dalam bentuk menjatuhkan lawannya dengan hal yang berkaitan dengan identitasnya.
Pertentangan akan dua identitas tersebut dapat memicu konflik di antara masyarakat dan jika dibiarkan dapat menghancurkan kestabilitasan negara.
