Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti penetapan durasi masa kampanye yang ditetapkan oleh DPR dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi 75 hari masa kampanye.
Fahri menyebut penetapan masa kampanye itu terbilang sangat singkat. Ia mengusulkan agar masa kampanye ditambah menjadi satu tahun.
"Sedikit (sekali harinya), harusnya setahun itu, biar keliling kita (rakyat) pengen tau orang ini siapa, masa orang nggak jelas mau jadi presiden ya kan," kata Fahri di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (7/6/2022).
Baca Juga: Durasi Masa Kampanye 75 Hari Dinilai Sarat Kepentingan Elite
Baginya, durasi masa kampanye yang panjang dapat menjadi ajang adu debat antar kandidat. Sehingga dapat dinilai langsung kualitas dan gagasan seorang calon pemimpin oleh masyarakat Indonesia.
"Itu yang saya bilang kampanye itu harusnya panjang biar orang berdebat karena demokrasi itu adalah adu pikiran," ucap Mantan Wakil Ketua DPR itu.
Menurut Fahri, penetapan masa kampanye yang terlalu singkat itu, ditakutkan akan disalahgunakan sebagai ajang bagi-bagi uang, dan bagi-bagi hadiah. Sehingga melupakan janji politik dan gagasan seorang calon Presiden dalam merebut hati rakyat.
Baca Juga: Resmi! DPR dan KPU Sepakati Masa Kampanye 75 Hari dan Biaya Pemilu Rp76,6 Triliun
"Tapi kalau momen di mana pertukaran pikirannya itu di sedikit kan gitu ya yang banyak nanti orang tuker hadiah, bansos, oleh-oleh baliho dan sebagainya," pungkas Fahri.
Sebagai informasi, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meyakinkan bahwa kesepakatan 75 hari masa waktu kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bukan seperti proses pengambilan keputusan politik.
Baca Juga: Beda Menyikapi Formula E, Fahri Hamzah: BUMN di Mandalika Ugal-ugalan
"Enggak ada lobi-lobi. Setiap keputusan yang diambil tentang persiapan Pemilu bukan seperti proses pengambilan keputusan politik," tegas Doli di parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Dia mengatakan, pembahasan persiapan tentang Pemilu 2024 sudah dilakukan sejak selesai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.
"Jadi kita menghitung segala sesuatunya dengan detail pakai simulasi dan seterusnya," katanya.
Lihat Sumber Artikel di Akurat Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Akurat.
