Indonesia dihebohkan dengan kemunculan organisasi Khilafatul Muslimin. Kemunculan organisasi ini membuat masyarakat resah dan risih dengan kegiatan yang dilakukan. Lantas sebenarnya, organisasi apakah itu?
Melansir dari wikipedia, khilafatul muslimin adalah sebuah organisasi keagamaan Indonesia yang mengusung ideologi khilafah. Organisasi tersebut didirikan oleh Abdul Qadir Baraja pada 1997 dan berpusat di Lampung.
Organisasi ini mempunyai struktur paling tinggi yaitu Khalifah Pusat. Sementara itu, di bawah Khalifah pusat terdapat Daulah, Ummul Quro hingga paling rendah kemasulan. Kagetnya, organisasi Khilafatul Muslimin terdaftar di Kemenkumham sebagai yayasan.
Organisasi ini disorot lantaran mereka mengakui berada di balik dukungan terhadap khilafah di Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Priangan, Sumedang, Cirebon, Brebes, Tegal, Klaten, Solo, Surabaya, dan lain sebagainya yang diklaim sudah dilakukan sejak 2018.
Konon kegiatan yang mereka lakukan merupakan kegiatan negatif dan tidak terpisahkan dari provokasi kebencian, berita hoax, dan menjelekkan pemerintah negara Indonesia saat ini. Bukan hanya itu saja, kemunculan organisasi ini juga ingin mengganti ideologi negara dengan khilafah dan di iming-imingkan mampu mensejahterakan umat dan memakmurkan bumi.
Tentu perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila serta bisa memecah-belah bangsa Indonesia. Sasaran Khilafatul Muslimin adalah masyarakat yang skeptis dan kotra dengan pemerintah, termasuk pula mereka yang masih memiliki imajinasi tentang khilafah dengan pemahaman agama dangkal sehingga rentan direkrut dan diajak sebagai teroris.
Cara penyebaran ideologi khilafah berbagai macam, di antaranya dengan:
- Dakwah
- Pengajian
- Konvoi
- Buletin Rutin Setiap Bulan
- Internet
Hingga berita ini terbit, pendiri Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Baraja sudah diamankan pihak berwajib dan tentu mereka masih menyelidiki terkait aliran dana Khilafatul Muslimin.
Menanggapi persoalan ini, MUI hingga Kementerian Agama juga ikut bersuara, Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wachid Ridwan menegaskan bahwa sistem khilafah sudah tak relevan bila hendak diterapkan di Indonesia dan berjalannya suatu negara juga harus bergantung dengan kesepakatan semua pihak.
