Gubernur Sumbar Minta Warung Padang Disertifikasi, Ikatan Keluarga Minang Beri Respons, Andre Rosiade: Sebenarnya….

Gubernur Sumbar Minta Warung Padang Disertifikasi, Ikatan Keluarga Minang Beri Respons, Andre Rosiade: Sebenarnya…. Kredit Foto: Warta Ekonomi

Ikatan Keluarga Minang (IKM) merespon wacana Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah yang meminta paguyuban ini segera melakukan sertifikasi usaha warung makan Padang yang tersebar di berbagai tempat. 

Hal ini dilakukan untuk meminimalkan adanya warung makan padang yang menjual makan non halal sebagaimana yang dilakukan di Babiambo, di mana restoran yang beroperasi di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara itu menjual rendang babi. 

Baca Juga: Takut Ada Rendang Babi, Anies Baswedan Cs Ancang-ancang Mau Sidak Restoran Padang, PDIP Langsung Ngomong Begini, Simak!

Ketua DPP IKM, Andre Rosiade menegaskan bahwa sertifikasi tersebut sebenarnya sudah dilakukan. Namun, ia mengakui memang pihaknya belum menjalankan secara maksimal.

"Sebenarnya memang IKM sudah membuat program sertifikasi dan itu sudah dijalankan, sudah mulai dijalankan, tapi memang belum maksimal," kata Ketua DPP IKM Andre Rosiade saat dikonfirmasi Populis.id pada Senin (13/06/2022).

Andre mengungkapkan bahwa program sertifikasi ini dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) IKM di setiap daerah. Metode yang digunakan, Pengurus DPC IKM setempat bakal melakukan pengecekan langsung ke restoran. Di beberapa daerah seperti Bogor, kata dia, ini sudah berjalan. 

"Itu dimulai di Bogor, lalu di beberapa daerah di Jakarta berjalan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, itu udah mulai jalan, jadi memang ujung tombak DPC IKM di berbagai wilayah di Indonesia," papar Politisi Gerindra ini.

Nantinya, usaha nasi Padang yang lolos sertifikasi akan ditempelkan stiker bertuliskan bahwa warung tersebut sudah berlisensi IKM. Bahkan, sertifikasi itu bisa didapatkan semua pihak walaupun usaha kuliner bukan dimiliki orang Minangkabau asli dan tanpa biaya. 

"Misalnya dia melapor ke IKM atau dicek oleh IKM, lalu dicek citarasanya, kalau sesuai citarasa dan halal nanti lolos sertifikasi dari IKM baru dikasih lisensi, distiker oleh IKM, jadi orang non-Minang pemilik atau penjual tidak masalah, jadi tinggal koordinasi IKM setempat nanti dicek citarasa dan kehalalannya, tanpa dipungut biaya," terangnya.

Baca Juga: Setelah Kecam Habis-habisan Restoran Rendang Babi, MUI Minta Masyarakat Ramai-ramai Bikin Sertifikat Halal: Lebih Awal Lebih Baik

Lebih lanjut, Anggota Komisi VI DPR DI ini menekankan kasus nasi Padang babi itu harus dijadikan pelajaran. Oleh karena itu, IKM akan memasifkan proses sertifikasi itu.

"Kami di DPP IKM akan berkoordinasi dengan DPD IKM kota/kabupaten di seluruh Indonesia untuk segera melaksanakan program sertifikasi ini lebih giat dan massif lagi, sehingga masyarakat bisa tahu mana restoran Minang, restoran asli yang restoran Padang," pungkasnya.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover