Presiden Jokowi menegaskan bahwa instansi pemerintah, baik pemerintah daerah (pemda) maupun kementerian harus membelanjakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD dengan bijaksana.
Dia tidak mau APBN dan APBD dibelanjakan dengan asal-asalan, tanpa memperhitungkan nilai kebergunaannya. Menurutnya, pemerintah pusat dan pemda harus mempertimbangkan tiga hal penting sebelum membelanjakan APBN dan APBD.
"Belanja pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah itu harus memiliki tiga hal yang penting," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6/2022).
Baca Juga: Jokowi Perintahkan Kementerian dan Pemda Setop Belanja Barang Impor: Sedih, Ini Uang Rakyat!
Pertama, belanja pemerintah itu harus menciptakan nilai tambah. "Jangan beli hanya beli, belanja hanya belanja. Harus memberikan nilai tambah pada negara ini," tegas Jokowi.
Kemudian yang kedua, lanjut Jokowi, harus bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. "Men-trigger pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, memang efisien, ini harus," ungkapnya.
Tak hanya itu, Jokowi juga menegaskan bahwa APBN dan APBD jangan digunakan untuk membeli barang impor, utamakan produk dalam negeri.
"Jadi jangan sampai kita ini memiliki APBN Rp2.714 triliun, memiliki APBD Rp1.197 triliun, belinya produk impor, seperti tadi yang disampaikan Pak Kepala BPKP, bukan produk dalam negeri, sedih," tandasnya.
Sebab, anggaran tersebut adalah uang rakyat yang dikumpulkan dengan susah payah melalui pajak, seperti PPn, PPh Badan, PPh Perorangan, dan PPh Karyawan.
"Dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor, bodoh sekali kita," tegas Jokowi.
