Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akhirnya mengakui bahwa kebijakan pembebasan iuran pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk bangunan dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar yang diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu ternyata berdampak buruk bagi keuangan daerah.
Ariza mengatakan, penerimaan kas daerah akan alami pengurangan secara signifikan apabila kebijakan tersebut sudah terealisasikan. Apalagi iuran PBB saat ini merupakan satu sumber pemasukan paling besar, yang dapat pengaruhi stabilitas keuangan daerah.
Baca Juga: Anies Baswedan Bebaskan Pajak Rumah di Bawah Rp2 Miliar, PKB Protes Keras: Ya Nggak Bisa Dong!
Akan tetapi, Ariza menyebut bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) bukanlah satu badan yang mencari keuntungan. Padahal di satu sisi pemprov juga dituntut untuk mengatur keuangan dengan baik agar tidak alami kerugian.
"Ada pengurangan pemasukan tapi itu tidak sebanding dengan manfaat yang kita berikan, Pemprov itu organisasi yang bukan mencari untung, tapi mengayomi masyarakat," kata Ariza di Balai Kota, Selasa (14/6/2022).
Kebijakan pembebasan iuran PBB untuk rumah di bawah Rp 2 miliar itu pun kerap disebut-sebut sebagai pemanis jabatan Anies yang hanya tersisa kurang dari enam bulan.
Banyak pihak juga bertanya-tanya mengapa kebijakan ini baru diterbitkan di penghujung masa jabatan, yang sebetulnya dapat berpotensi menjadi beban bagi Penjabat (PJ) Gubernur yang akan melanjutkan.
