Demokrat: Reshuffle Kabinet Hanya Mengakomodir Kepentingan Orang Dekat dan Partai Koalisi

Populis, Jakarta -

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyebut reshuffle kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Jokowi masih jauh dari harapan publik.

Menurut dia, reshuffle kabinet hanya untuk memenuhi kepentingan Jokowi, bukan rakyat.

Sebab, kata dia, publik berharap kabinet bisa diisi orang profesional yang bisa bekerja maksimal bagi pemerintahan.

"Publik berharap akan terjadi perbaikan untuk mewujudkan kabinet kerja yang lebih profesional, menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi," ujar Kamhar dikutip dari JPNN.com, Kamis (16/6/2022).

Baca Juga: Pak Jokowi... Banyak yang Kecewa Bapak Bersih-Bersih Kabinet, Harusnya Luhut Disapu!

Menurut eks aktivis HMI itu, reshuffle kabinet Indonesia Maju pada Rabu kemarin hanya memenuhi kepentingan orang dekat dan partai pendukung pemerintah.

"Mengakomodasi kepentingan orang dekat dan partai koalisi," ungkap Kamhar.

Ujungnya, kata dia, kepentingan publik bisa dikorbankan dari agenda perombakan dua menteri dan penunjukan tiga wamen oleh Jokowi.

Baca Juga: Pengamat Bongkar Alasan Sofyan Djalil Dicopot dari Kabinet Indonesia Maju

"Jadi, publik tentunya tidak dapat berharap banyak bahwa perubahan ini akan semakin membawa pada perbaikan," kata Kamhar.

Dia berharap publik melakukan kontrol ketat kepada pemerintah setelah adanya reshuffle kabinet pada Rabu kemarin.

Terlebih, sosok yang masuk di jajaran menteri pernah menghidupkan wacana presiden RI tiga periode.

"Publik perlu melakukan kontrol yang lebih kritis," ujarnya.

Baca Juga: Reshuffle Kabinet Tak Menyeluruh, Hanya Mengakomodir Gerbong Koalisi Parpol

Sebelumnya, Jokowi melantik dua tokoh menjadi menteri dan tiga orang sebagai wamen di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Adapun, dua tokoh yang dilantik sebagai menteri yakni Zulhas menjabat Mendag dan mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto menjadi Menteri ATR.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni menjadi Wamen ATR, Sekjen PBB Afriansyah Noor menjadi Wamenaker, dan John Wampi Watipo sebagai Wamendagri.