Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas heran mengapa elit negara termasuk penegak hukum begitu terlarut dengan masalah kelompok Khilafatul Muslimin. Menurutnya, jika memang kelompok tersebut jelas ingin mengganti Pancasila dan UUD 1945 maka harus ditindak.
Namun di sisi lain, Anwar mengingatkan adanya pihak yang jelas-jelas punya sikap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 bebas melalang buana. Yang dimaksud adalah pihak yang berpaham liberalisme dan kapitalisme.
"Hal ini tentu saja membuat kita prihatin karena kita tentu saja tidak mau jika negeri ini diurus dengan cara-cara seperti itu, karena hal demikian jelas memberi kesan bahwa para pemimpin di negeri ini tampak lebih kental islamophobianya dari pada liberalismephobianya," ujarnya kepada Populis.id pada Senin (20/06/2022).
Baca Juga: Jeng jeng! Ternyata Ada Kader PKS yang Ingin Ganjar Pranowo Jadi Presiden
"Pertanyaannya apakah mereka (pemimpin dan penguasa.red) tidak tahu bahwa faham liberalisme Kapitalisme itu adalah sangat berbahaya dan sangat bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945?," sambung Anwar.
Di samping itu, ia mengatakan praktek korupsi dan kolusi serta nepotisme (KKN) yang sudah menggurita di negeri ini akan sangat membahayakan dan mengancam masa depan bangsa ini. Belum lagi perilaku dari sebagian para pengusaha besar atau para pemilik kapital di negeri ini yang dengan mudahnya merampok dan merampas tanah rakyat.
"Ini adalah ancaman terhadap masalah persatuan dan kesatuan serta kemanusiaan dan kesejahteraan dari rakyat di negeri ini," terangnya.
Baca Juga: Nah Lho! Makin Menjalar Khilafatul Muslimin di Indonesia, MUI Duga Ada Aktor Dibelakang...
Selain itu, pria berdarah Minang ini menekankan sekarang tingkat kekecewaan dari masyarakat luas terhadap tingkah laku sebagian para pemimpin dan peguasa serta oligarki sudah sangat tinggi. Ia khawatir, dengan kondisi demikian akan bisa mendorong bagi terjadinya reformasi jilid dua.
"Maka saya menghimbau dan mengingatkan para penegak hukum dan Pemerintah serta para politisi yang ada di negeri ini untuk mengevaluasi diri dan agar jangan menganggap enteng masalah ini," tegasnya.
Ia menekankam jangan sampai pemimpin dan penegak hukum mengira bahwa dengan kekuatan dimiliki saat ini bisa menghadapi dan mengatasi masalah yang ada.
Kata dia, belajarlah dengan apa yang terjadi di zaman orde baru, dimana kekuatan penguasa yang sangat kuat tapi tidak ada artinya apa-apa ketika sudah berhadapan dengan kemarahan rakyat yang sudah memuncak.
"Untuk itu lihatlah dan belajarlah dari kasus yang terjadi di Srilanka dimana kekuatan rakyat telah merontokkan dalam waktu yang singkat kekuasaan dari rezim yang berkuasa. Pertanyaannya, apakah kita mau hal seperti itu terjadi di negeri ini ? tentu saja tidak," paparnya.
Baca Juga: Tancap Gas Bakal Kunjungi Nasdem Tower, PKS: Nggak Akan Ces-Pleng Koalisi, Kita Penjajakan Dulu
Lebih lanjut, ia menilai saat ini negeri sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja karena gejolak dan tingkat keresahan serta kekecewaan di tengah-tengah masyarakat tampak sudah cukup meningkat. Ia mengimbau kepada pemimpin dan penguasa serta para penegak hukum di negeri ini harus mampu mempertajam mata dan mempernyaring telinganya lalu dengarlah suara rakyat.
"Janganlah mereka hanya sibuk dengan diri dan kelompok serta partainya saja apalagi sebagian dari mereka kita lihat perilakunya tak obahnya seperti antek-antek kompeni yang galaknya luar biasa kepada rakyat dengan tujuan agar mereka bisa menyenangkan hati dari sang bos yang membayarnya," pungkasnya.
