Belajar dari Pengalaman, Muhammadiyah Minta Pemerintah Nggak Usah Gaduh Atasi Khilafatul Muslimin: Tetap Terukur

Belajar dari Pengalaman, Muhammadiyah Minta Pemerintah Nggak Usah Gaduh Atasi Khilafatul Muslimin: Tetap Terukur Kredit Foto: Muhammadiyah

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Pemerintah bersikap tenang dalam menangani kelompok Khilafatul Muslimin.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyarankan pemerintah tak berlebihan dan menindak Khilafatul Muslimin sesuai takaran yang berlaku jika memang gerakan ini bertentangan dengan ideologi bangsa.

"Jika pergerakan seperti Khilafatul Muslimin ini berkaitan dengan hukum dan bertentangan dengan Pancasila ya diproses saja secara hukum dengan baik dan tidak perlu gaduh," kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, Rabu (22/6/2022).

Haedar menyarankan agar pemerintah bertindak secara terukur jika tidak ingin membebani penanganannya sendiri.

Baca Juga: Meskipun Sudah Minta Maaf Soal Agama Rendang, Kini Gus Miftah Ditantang Bang Jaso Adu Jotos di Ring Tinju Sampai Mati, Allahu Akbar!

"Saya harap tindakan-tindakan tetap terukur, jangan karena memakai nama Khilafatul Muslimin itu lalu seakan-akan Indonesia ini sudah penuh dengan Khilafatul Muslimin. Sebab kalau generalisasi malah beban berat ada di pemerintah sendiri. Maka lebih baik diblok pada kasusnya," sarannya.

Pasalnya, kemunculan gerakan anti Pancasila atau separatis macam ini bukanlah fenomena anyar di Indonesia. Negara diharapkan tak bertindak di luar prosedur atau over reaktif.

Baca Juga: Bendahara Umum PBNU Jadi Tersangka KPK, Gus Umar: Miris, Pertama Kali Dalam Sejarah NU

"Kan banyak hal-hal seperti ini terjadi di masyarakat kita. Baik yang terkait dengan agama, maupun peristiwa-peristiwa yang terkait dengan tindakan kekerasan bersenjata di Papua, dan atau mungkin juga hal-hal lain," tutur Haedar.

Lihat Sumber Artikel di Akurat Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Akurat.

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover