Ambisi Ibu Kota Baru, Progresif namun Jadi Polemik

Ambisi Ibu Kota Baru, Progresif namun Jadi Polemik Kredit Foto: Dok: Kementerian PUPR

Wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kini telah memasuki babak baru. Gagasan pemindahan IKN sendiri sudah sejak 2019 lalu disampaikan Jokowi, namun sempat mati suri akibat pandemi Covid-19.

Adapun sebelumnya, surat presiden (surpres) terkait Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang mengatur soal visi dari IKN, bentuk organisasi, pengelolaan, hingga tahap-tahap pembangunan dan pemindahan IKN beserta pembiayaannya telah diserahkan kepada pimpinan DPR RI, Puan Maharani oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa selaku perwakilan pemerintah pada Rabu (29/9/2021). 

"Undang-undang ini terdiri dari 34 pasal dan 9 bab dan telah disusun sedemikian rupa mengikuti kaidah-kaidah penyusunan sebuah rancangan undang-undang," ujar Suharso pada Rabu (29/9/2021).

Adapun pihak DPR mengaku sejalan dengan sikap pemerintah terkait urgensi pemindahan IKN RI. Hal ini seperti dikatakan oleh Puan setelah menerima surpres tersebut.

"DPR sejalan dengan pemerintah tentang perlunya memindahkan ibu kota negara," ujar Puan seperti dikutip dari JPNN.com, Rabu (6/10/2021).

Menurutnya, pemikiran mengenai pemindahan IKN sudah sejak lama pernah disampaikan oleh mendiang Presiden Pertama RI Soekarno, untuk memindahkan IKN ke tempat yang lebih baik dan bermanfaat untuk menyejahterakan masyarakat.

Saat ini, pihak pemerintah pusat sedang menunggu pengesahan dari pihak DPR terhadap RUU IKN tersebut. Apabila sudah rampung dan tak ada kendala yang berarti, maka pemerintah siap untuk mengeksekusi rencana pemindahan IKN tersebut.

Pemindahan IKN ke Kaltim sendiri sebenarnya memiliki alasan kuat. Selama ini, Indonesia selalu terpaut kepada Jawa-sentris dan Jakarta-sentris, di mana segala roda kehidupan di Tanah Air fokusnya selalu berada di Pulau Jawa dan berpusat di Jakarta. Sementara, pembangunan di Indonesia seharusnya menganut Indonesia-sentris, atau pemerataan fokus ke seluruh Indonesia.

Maka dari itu, pemerintah memutuskan Kalimantan Timur untuk menjadi calon IKN baru. Karena, selain letak geografisnya yang berada di tengah-tengah sehingga bisa jadi manifestasi Indonesia-sentris, hal ini juga disebabkan sudah terlalu berat beban yang ditampung oleh DKI Jakarta sebagai pusat negara. Hal senada juga diungkapkan oleh Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.

"Ibu kota negara yang baru berada di tengah wilayah geografis Nusantara merupakan simbol transformasi progresif dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang berprinsip pada Indonesia-sentris, perlindungan lingkungan dalam menghadapi climate change, kualitas baru tata kelola pemerintahan, dan transformasi progresif dan menyeluruh kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Menumbuhkan habitus Indonesia Maju merupakan prinsip utama perpindahan IKN dalam pandangan Presiden Joko Widodo," ungkap Fadjroel dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (6/10/2021).

Meskipun tampaknya rencana pemindahan IKN ini akan terealisasi, banyak pihak yang kontra dengan berbagai macam alasan. Mulai dari terpecahnya fokus yang seharusnya diarahkan kepada pemulihan pandemi covid-19 dan keterpurukan ekonomi, hingga prioritas janji-janji saat kampanye.

Baca Juga: Rizal Ramli Beraksi, Jokowi Disenggol, Jujur Dong Pak! Ibu Kota Baru untuk Rakyat atau Beijing?

Menurut Politikus Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) Refrizal, utang negara saat ini menumpuk, terlebih apabila ditambah dengan proyek pemindahan IKN tentu akan memperbesar tagihan negara. Selain itu, ia juga mengungkit soal Esemka yang sebelumnya dijanjikan Jokowi untuk meluncur.

"Utang Negara tambah banyak, gaya2an mau pindah ibu kota negara, Esemka mana kok belum diluncurkan, rakyat semakin miskin & susah, dll. Saya minta mundurlah Bapak Presiden Jokowi.. Terima kasih," ujar Refrizal dalam akun Twitter-nya, dikutip Rabu (6/10/2021).

Hal senada juga diungkapkan oleh eks- Ketua MPR RI yang juga politikus PKS, Hidayat Nur Wahid. Menurutnya, memindahkan IKN saat ini bukanlah suatu prioritas. Hal ini disebabkan ekonomi nasional sedang terpuruk, dan alangkah lebih baiknya Presiden Jokowi untuk fokus kepada janji-janji kampanyenya dulu, yaitu menyejahterakan rakyat.

"Rakyat lagi kesulitan ekonomi akibat covid-19, Negara juga terdampak negatif, hutangnya makin menggunung, maka membangun ibukota yang baru, jelaslah bukan prioritas untuk rakyat. Mestinya yang diprioritaskan adalah wujudkan janji-janji kampanye untuk sejahterakan rakyat, bukan bangun IKN," pungkasnya dalam cuitannya, dikutip Rabu (6/10/2021).

Baca Juga: HNW: Hutang Makin Menggunung, Membangun Ibu Kota Baru Jelas Bukan Prioritas!

Selain itu, Tokoh Nasional Rizal Ramli juga turut menanggapi proyek pemindahan IKN tersebut. Ia mempertanyakan bahwa banyak hal ganjil dalam pelaksaan proyek tersebut. Ia bahkan menuding bahwa proyek ini dilakukan untuk asing dan bukan semata-mata pemindahan IKN. 

"Jadi saya mohon maaf, Pak Jokowi tolong jelaskan siapa yang bakal tinggal di ibu kota "baru" ini. Saya nganggep ini ibu kota Beijing baru. Ngomong yang jujur aja deh Mas Jokowi, you nyiapin ibu kota buat siapa? buat rakyat bangsa Indonesia atau buat Beijing baru? Kita tiba-tiba bikin ibu kota di Kalimantan Timur. Pertanyaannya, siapa yang mau tinggal di situ? Pejabat dengan gaji pas-pasan, masak mau? Kecuali pejabat korup. Lalu, pembiayaannya bagaimana?" kata Rizal Ramli kanal YouTube @FadliZonOfficial pada Senin (4/10/2021).

Baca Juga: Rizal Ramli Sebut Ibu Kota Negara di Kalimantan Bakal Dihuni BUMN Cina: Ngomong yang Jujur Aja Deh Mas Jokowi

Adapun pemindahan IKN membutuhkan banyak waktu dan pendanaan yang besar. Dalam tahap awal ini, pemerintah baru mengalokasikan dana sebesar Rp 510 miliar, tercatat dalam dokumen Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Adapun estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN kurang lebih sebesar Rp 466 triliun. Pembangunan juga akan memakan waktu kurang lebih 15 sampai 20 tahun.

Eks-Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu beranggapan bahwa jumlah dana tersebut tak akan cukup dipenuhi jika hanya mengandalkan dana APBN. Sehingga menurutnya, pemerintah akan melibatkan pihak swasta maupun asing guna memenuhi kekurangan finansial.

"Seingat saya yang disiapkan APBN hanya Rp 89-90 triliun. Artinya tidak sampai 25 persen, hanya 20 persen dari APBN. Artinya sisanya adalah pembiayaan asing atau swasta. Ada kemungkinan penyediaan bersih pun dari swasta atau asing atau konglomerat. Gedung-gedung perkantoran sepertinya akan dibangun konglomerat atau perusahaan asing kemudian pemerintah akan menyewa di sana. " katanya dalam kanal Youtube-nya, dikutip Rabu (6/10/2021).

Ia juga menilai, pemindahan IKN ini justru akan membuat Indonesia menjadi negara penyewa dan bukan pemilik.

"Pemindahan ibu kota akan membuat Indonesia menjadi negata penyewa, bukan pemilik seperti sekarang. Karena dengan dana yang dimiliki, sebagian besar aset di ibu kota baru merupakan sewaan," lanjutnya.

Adapun menurut data Kementerian Keuangan, dana sebesar Rp 466 triliun tersebut, selain dari APBN, rencananya akan berasal dari sejumlah pihak lain melalui skema investasi dengan pihak swasta hingga Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Meski begitu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno sejak awal sudah menyebut bahwa pemindahan IKN ini bukanlah sekadar pemindahan semata dan menjadi kantor pemerintahan saja. Akan tetapi ke depannya diharapkan dapat menjadi sebuah kota baru yang menjadi salah satu pusat masa depan Tanah Air.

"Jangan dibayangkan ini akan semata-mata menjadi kantor pemerintahan saja, tetapi sebuah kota baru, kota masa depan, kota yang bisa menjadi magnet bagi para talenta hebat dan sekaligus menjadi engine, menjadi motor, menjadi katalis kemajuan Indonesia. Ide dasar IKN baru bukan hanya sekadar memindahkan ibu kota, melainkan juga membangun sentra inovasi berkelanjutan dan menjadi sumber inspirasi, sekaligus motor kemajuan Indonesia ke depan. Itulah yang mungkin lebih dari ibu kota saja," terang Pratikno saat menyerahkan RUU IKN ke DPR, Rabu (29/9/2021).

Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini