Ubah 22 Nama Jalan di Jakarta, Anies Baswedan Mau Lengser Aja Bikin Susah

Ubah 22 Nama Jalan di Jakarta, Anies Baswedan Mau Lengser Aja Bikin Susah Kredit Foto: Moehamad Dheny Permana

Warga Jakarta protes kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang mengubah 22 nama jalan di DKI dengan nama sejumlah tokoh betawi.

"Kalan nama jalan diganti berarti kan harus ubah juga di KTP, KK, SIM, dan dokumen lainnya. Orang (Anies) mau lengser aja bikin susah warga," ujar Badrun (35), warga Kembangan, Jakbar, Jumat (24/6/2022).

Badrun mengatakan dengan masa jabatan yang akan berakhir, Anies seharusnya tidak usah mempersulit warganya.

"Dia enak kalau udah nggak jadi gubernur, tinggal buang badan. Lah kita harus urus dokumen ke sana ke mari," sesalnya.

Sementara itu, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, peresmian perubahan nama jalan di DKI Jakarta tidak dipolitisir.

Dia menduga, pergantian nama sebanyak 22 jalan dengan nama tokoh Betawi hanya bersifat politis semata.

Baca Juga: Desak Anies dan Polisi Tutup Holywings soal Promo Miras Pakai Nama Muhammad, Mujahid 212 Murka: Hukum Negara Ini Mereka Injak-injak!

"Ini hanya kepentingan-kepentingan yang sifatnya politis saja, untuk menaikan citra politik dari pak Anies sendiri, menurut saya," kata Trubus.

Trubus mengatakan, jika harus mengubah nama jalan menjadi nama sejumlah tokoh Betawi masih banyak jalan-jalan di DKI Jakarta jika mau diubah namanya.

"Lagian untuk apa diubah nama jalan, menurut saya politik identitas yang tidak perlu. Karena membuat masyarakat susah juga. Perubahan itu akan berdampak luas," katanya.

Baca Juga: Astaganaga! Jokowi Dituduh PKI, Refly Harun Malah Bilang: Bukan Sebuah Karangan Tapi Fakta

Bahkan, Trubus menyebutkan kebijakan Anies Baswedan dengan mengganti 22 nama jalan tokoh Betawi di Jakarta merupakan kebijakan yang salah kaprah.

Baca Juga: Giring Ganesha Singgung Anies soal Politik dan Agama, Warganet Langsung Serbu: Yang Bawa-bawa Nama Gelar Haji Siapa?

"Kebijakan Anies Baswedan salah kaprah, tidak ada urgensinya untuk apa. Harusnya penataan," pungkasnya. 

Lihat Sumber Artikel di GenPI Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Populis dengan GenPI. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab GenPI.

Terkait

Terpopuler

Video Pilihan

Populis Discover

Terkini