Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai PDI Perjuangan yang dikepalai Megawati Soekarnoputri memiliki dua kemungkinan dalam menghadapi gelaran Pemilihan Presiden 2024 mendatang.
Adi menuturkan partai berlogo kepala banteng itu memiliki histori yang percaya diri untuk menghadapi pilpres secara mandiri tanpa berkoalisi dengan partai manapun yaitu ketika tahun 1999. Kala itu pemilihan hanya dilakukan melalui DPR dan Megawati sebagai figur yang diusung pun harus sedia menerima kekalahan.
Meski begitu, Adi menilai itu sebagai satu penilaian yang menunjukkan bahwa PDIP memang memiliki keberanian untuk maju sendiri. Terlebih untuk menghadapi Pilpres 2024 nanti PDIP sudah memiliki tiket yang cukup untuk mengusung capres dan cawapresnya sendiri.
"Saya menduga untuk 2024 opsi pertamanya bisa maju sendiri karena sudah memiliki boarding pass untuk bisa mengusung capres cawapres," kata Adi Prayitno kepada wartawan usai acara diskusi yang bertajuk ‘Membaca Arah Koalisi KIB’ di Jakarta Selatan, Jumat (24/6/2022) kemarin.
Sementara jika dilihat secara asas dan nilai-nilai yang tumbuh kembang dalam PDIP, Adi menyebut kemungkin besar PDIP itu akan membangun kekuatan bersama partai-partai lainnya. Adi menduga partai yang akan digandeng PDIP ketika Pilpres 2024 adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra.
"Kalo melihat hard form PDIP yang gotong royong kayanya mereka akan berkomunikasi dengan parpol lain maka disebutlah PKB dan Gerindra yang akan menjadi bagian dari mereka di 2024," tuturnya.
Adapun yang menjadi alasan mengapa PDIP lebih memilih membangun koalisi karena selain ingin meraih kemenangan, PDIP juga ingin kemenangan itu turut didukung dengan dominasi suara dan kekuatan di lembaga legislatif atau DPR.
"Karena koalisi bukan cuma menang Pilpres,yang kedua untuk mengamankan soliditas di parlemen, percuma menang pemilu presiden kalo parlemen tidak dikuasai," ucapnya.
Menurutnya, Megawati saat ini ingin menghindari kejadian ketika 2014 silam dimana Presiden Joko Widodo berhasil memenangkan pilpres tapi tidak mampu menguasai parlemen. Sehingga banyak pertentangan yang membuat banyak kebijakannya itu tidak berjalan dengan baik.
"Hampir semua kebijakan Jokowi dikudeta tak berjalan dengan baik dan banyak resistensi. Hal hal ini yang sedang dihindari PDIP. Karena itu akan mengganggu stabilitas dan mengganggu suasana kebatinan," ungkapnya.
