Pelanggaran izin usaha yang dilakukan Holywings disinyalir bisa berujung pada penggelapan pajak. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun diminta melaporkan Holywings ke kepolisian.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto. Apalagi, Holywings baru ketahuan melakukan pelanggaran karena mengoperasikan usahanya sebagai bar. Padahal, Holywings hanya memiliki izin restoran.
Ia meyakini hal ini juga berdampak pada penerimaan pajak daerah. Karena itu, Wahyu meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta untuk memeriksa seluruh penerimaan pajak yang disetor oleh Holywings.
"Bapenda harus cek masalah penerimaan pajak yang selama ini disampaikan. Apakah alkohol-alkohol itu dilaporkan atau tidak, atau hanya es teh manis dan nasi goreng saja," ujar Wahyu kepada wartawan, Kamis (30/6/2022).
Izin usaha restoran dengan bar memiliki perbedaan dalam penyetoran pajak. Pasalnya, restoran hanya dikenakan pajak 10 persen, sedangkan bar 25 persen karena ada penjualan minuman berlalkohol.
Dengan demikian, Wahyu menilai ada kesengajaan yang dilakukan manajemen dengan menyiasati izin usaha ini. Tujuannya, agar mengurangi beban pajak yang ditanggung dan menambah pendapatan.
Lihat Sumber Artikel di Suara.com Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Suara.com.
