Wagub DKI Ternyata Sudah Tahu Ada Helipad Ilegal di Pulau Seribu, Loh Kok Diam Saja Pak?

Wagub DKI Ternyata Sudah Tahu Ada Helipad Ilegal di Pulau Seribu, Loh Kok Diam Saja Pak? Kredit Foto: Taufik Idharudin

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza)  mengaku sudah mengetahui keberadaan helipad dan landasan pesawat ringan yang ada di Pulau Panjang, Kepulauan Seribu. Meski sudah mengetahui hal itu, namun Ariza selama ini tidak membukanya  ke publik.

Adapun keberadaan Helipad dan landasan pesawat ringan itu dibocorkan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.  Pras menemukan bangunan ilegal itu ketika sidak di Pulau Panjang pada Selasa (30/6/2022) kemarin.

Baca Juga: Wakilnya Mas Anies Plin-plan, Kemarin Bilang Holywings Boleh Buka Lagi, Eh Mendadak Berubah Pikiran: Sekarang Tidak Bisa Buka Lagi!

"Soal temuan helipad di Kepulauan Seribu di Pulau Panjang, waktu saya berkunjung kemarin dengan Pak Sandi Uno, itu memang kita temukan ada helipad dan ada landasan pesawat ringan," kata Ariza di Balai Kota, Jumat (1/7/2022).

Ariza menceritakan, bahwa helipad tersebut tidak dibangun baru-baru ini, fasilitas tersebut sudah ada sejak masa kepemimpinan Bupati Abdul Rahman Andit di tahun 2005, yang kala itu sempat terjerat kasus dugaan korupsi pembangunan proyek landasan pacu Bandar Udara di Pulau Panjang.

Soal tidak adanya biaya retribusi yang diterima oleh pemerintah, Ariza menyebut bahwa helipad tersebut sudah tidak dimanfaatkan sejak lama.

"Jadi bukan dimanfaatkan beberapa tahun terakhir, itu sudah sangat lama sekali dan sudah tidak dimanfaatkan, sejak tahun 2005 itu udah lama," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi melakukan sidak ke Pulau Panjang, Kepulauan Seribu, Kamis (30/6/2022). Ia menemukan ada sebuah helipad milik swasta yang tidak pernah dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi DKI.

Pras menuturkan, lembaga legislatif sebetulnya tidak memiliki niat untuk menghalang-halangi segala bentuk usaha atau investasi yang sekiranya dapat memberi keuntungan bagi Jakarta. Hanya saja Pras sedikit menentang keberadaan helipad ini karena statusnya tidak transparan.

"Harus ada laporan secara jelas, kenapa ada helipad punya swasta, harusnya ada retribusi," kata Pras saat sidak ke Pulau Panjang, Kamis (30/6/2022).

Baca Juga: Ketua DPRD DKI Ungkap Ada Oknum Pulau Panjang di Kepulauan Seribu, Ada Helipad Siluman!

Pras menjelaskan, Pulau Panjang merupakan salah satu aset milik Pemprov DKI. Sehingga bangunan apapun yang ada di pulau tersebut semestinya ada biaya retribusi yang masuk ke kas daerah. Namun tidak jelas kemana uang retribusi dari helipad yang ada di Pulau Panjang tersebut. Ia menduga ada oknum yang selama ini bermain dengan memanfaatkan aset milik DKI.

"Duitnya masuk kemana, ke oknum kan, oknum kita cari nanti, harus transparan, jangan yang gak bener kita diemin," tegasnya.

Populis Discover

Terkait

Terpopuler

Video Pilihan

Terkini