Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan membeli minyak goreng menggunakan aplikasi PeduliLindungi, demikian permintaan Anggota DPR RI Komisi IX Netty Prasetiyani Aher.
Pasalnya, menurut Netty, kebijakan itu akan menyulitkan masyarakat.
"Pemberlakuan aturan ini harus dipikirkan kembali," pinta Netty, dikutip Populis.id, Sabtu (2/7).
Minyak goreng, kata Netty, adalah komoditas primer yang sangat dibutuhkan masyarakat.
"Proses distribusinya harus praktis dan memudahkan masyarakat, jangan malah dipersulit," ujarnya.
Aduan telah diterima oleh politisi PKS itu bahwa pembelian minyak goreng curah harga subsidi menggunakan KTP dan PeduliLindungi bisa membahayakan keamanan data pribadi.
"Publik tentu masih ingat perihal info kebocoran data pribadi melalui aplikasi PeduliLindungi," ungkap Netty.
Lihat Sumber Artikel di GenPI Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan GenPI.