DPR Sebut Tol Laut Gagal Lantaran Tak Berdampak Penurunan Harga di Wilayah Indonesia Timur

DPR Sebut Tol Laut Gagal Lantaran Tak Berdampak Penurunan Harga di Wilayah Indonesia Timur Kredit Foto: Rivan Awal Lingga

Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo mengkritisi program Tol Laut yang sudah berlangsung selama 8 tahun, menurutnya tol laut perlu dievaluasi dan tidak layak diteruskan lantaran tak berdampak pada penurunan harga.

Dia menilai, tol laut tidak bisa menekan disparitas harga, hal ini diungkapkan usai Rapat Dengar Pendapat Komisi V dengan Ditjen Perhubungan Laut, PT Pelindo, dan PT Pelni.

"Sampai saat ini, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) BPS ada di daerah Papua dan maluku. Artinya, tol laut belum bisa menjadi instrumen penurunan harga meski sudah disubsidi," ungkap Sigit dalam keterangannya, Rabu (6/7/2022).

Baca Juga: Komisi VIII DPR Minta Petinggi ACT Ditindak Secara Hukum: Dana Umat Harus Dikelola Transparan!

Lebih lanjut dia menjelaskan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengindikasikan terjadinya penyimpangan adanya kelebihan pembayaran subsidi kepada operator dalam program tol laut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK semester II 2020 yang mendapati temuan di antaranya perencanaan trayek tol laut belum dilaksanakan secara memadai, seperti tidak memperhatikan fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan yang kurang memadai. Akibatnya trayek tol laut berpotensi tidak dijalankan sesuai rute yang ditetapkan.

"Itu diakui presiden loh, kontribusi tol laut dibandingkan moda lain adalah yang paling rendah. Ketiga, tidak bisa menurunkan biaya logistik. Menkeu mengakui biaya logistik di Indonesia masih yang tertinggi di ASEAN," kata Sigit.

Baca Juga: Minta Rakyat Jeli Milih Capres, Ferdinand: Tolak dan Lawan Capres Boneka Orang-orang Edan!

Sigit pun beranggapan pelayaran kapal pada trayek angkutan barang tol laut belum sepenuhnya menyinggahi pelabuhan secara tetap dan teratur sesuai dengan jadwal dan surat keputusan (sk) trayek.

Di sisi lain, realisasi waktu tempuh pelayaran kapal tol laut belum sepenuhnya sesuai dengan kontrak dan sk trayek.

Hasil pemeriksaan atas realisasi waktu tempuh kapal tol laut secara uji petik pada beberapa trayek, ditemukan bahwa realisasi waktu tempuh kapal-kapal tol laut belum sepenuhnya sesuai dengan target waktu tempuh dalam sk trayek dan kontrak.

Baca Juga: Ganjar Sebaiknya Tidak Jadi Menpan RB, Pengamat Beberkan Fakta Berikut

Hal ini mengakibatkan belum terjaminnya ketersediaan pelayanan tol laut yang tepat waktu bagi pengguna jasa, pelayanan kapal tol laut belum sepenuhnya mampu menjaga ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok khususnya di wilayah Indonesia Timur.

Masalah itu berakibat pada pengguna kapal tol laut berpindah atau lebih memilih menggunakan kapal swasta dengan biaya yang lebih tinggi karena jadwal kapal tol laut yang tidak teratur.

Kapal yang berlayar dalam trayek tol laut ini, menurut BPK, juga belum sepenuhnya memenuhi persyaratan kelayakan.

Baca Juga: Nah Lho... Sidak Haji, Anggota DPR Ini Sebut Pelayanan Katering bagi Jemaah Belum Memuaskan! Makanan Sudah Basi?

Sementara indikasi penyimpangan terjadi pada perhitungan subsidi atas kegiatan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut yang dilaksanakan PT Pelni (persero) tidak sesuai ketentuan.

Hasil pengujian atas seluruh dokumen pendukung tagihan dari PT Pelni (persero) diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran subsidi dari kemenhub dan satker peningkatan keselamatan lalu lintas angkutan laut pusat kepada PT Pelni (persero) sebesar Rp712 juta.

"Dengan berbagai permasalahan ini, jelas bahwa tol laut gagal. Program yang sebenarnya bagus, tapi tidak direncanakan secara matang akhirnya hanya menghamburkan uang dan tidak berdampak signifikan," kata Sigit.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover