Fraksi PKS DPR RI menolak rencana Pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG. Menurut Wakil Ketua FPKS DPR RI, Mulyanto, kenaikan itu akan memberatkan ekonomi masyarakat yang belum pulih seratus persen akibat hantaman pandemi Covid-19.
Mulyanto menyebutkan kenaikan harga BBM dan LPG itu akan memperlemah daya beli masyarakat. Ia memprediksi bahwa ujung dari kebijakan ini bakal memicu inflasi tinggi, maka jelas membahayakan ketahanan ekonomi nasional.
"PKS tidak setuju dengan kenaikan harga BBM dan LPG di tengah naiknya harga barang-barang pokok masyarakat. Ini dapat meningkatkan inflasi. Sementara daya beli masyarakat belum pulih benar dari hantaman Covid-19. Tentu hal ini akan memberatkan mereka," ujar Mulyanto katanya kepada Populis.id pada Senin (11/07/2022).
Mulyanto menambahkan, Fraksi PKS memahami adanya tekanan atas APBN dan keuangan Pertamina karena kenaikan harga migas dunia. Hal itu menurut Anggota Komisi VII ini akibat dari posisi Indonesia sebagai negara net importir migas.
Namun, ia menegaskan bahwa itu bukan alasan bagi Pemerintah menaikan harga BBM dan LPG non subsidi secara sembarangan. Ia menyebutkan bahwa walaupun harus dinaikan maka besarannya harus dihitung secara cermat dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat.
"Dan untuk usaha mikro dan kecil, harus tetap terbuka untuk mendapatkan BBM dan LPG subsidi. Ini harus dijamin pemerintah," katanya lagi.
Terkait kenaikan harga Pertamax Turbo, Mulyanto menilai ada kemungkinan terjadi migrasi dari pelanggan Pertamax Turbo ke Pertamax. Akan tetapi Mulyanto memprediksi jumlahnya tidak besar karena disparitas harga keduanya tidak terlalu lebar.
"Karena sama-sama BBM umum, maka mungkin jumlah pelanggan yang bermigrasi tersebut tidak banyak," tandasnya.
