Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, mengomentari aksi Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan yang membagikan MinyaKita sambil mengampanyekan putrinya, Futri Zulya Savitri.
Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Zulhas sangatlah tidak terpuji apalagi jika itu berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.
"Seorang menteri tidak seharusnya mencampurbaurkan tugas seorang menteri dengan seorang ketua umum partai. Hal itu tidak boleh terjadi karena berkaitan dengan penggunaan anggaran negara," kata Jamil.
Ia pun meminta agar dicek apakah saat kunjungan ke Lampung, Zulhas berperan sebagai Mendag atau Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).
Ia menyampaikan, “Kalau sebagai Menteri Perdagangan, maka kunjungan Zulhas menggunakan anggaran negara. Karena itu, Zulhas salah bila saat membagikan minyak goreng sambil mengkampanyekan anaknya.”
“Namun, kejadian itu tidak terlalu mengherankan mengingat Zulhas dipilih sebagai menteri bukan karena pertimbangan profesionalisme. Zulhas dipilih menjadi menteri lebih atas pertimbangan politis,” sambung Jamil.
Baca Juga: Tak Hanya Anak Kiai, Ternyata Mas Bechi Memiliki Beberapa Usaha, Berikut Deretan Bisnisnya
Oleh karena itu, Jamil menilai wajar jika Zulhas tidak bekerja secara profesional karena ia menilai Zulhas akan sulit membedakan antara tugas dan fungsi menteri, dengan tugas dan fungsi ketum partai.
Meski begitu, menurut Jamil yang salah bukanlah Zulhas, tapi justru Presiden Jokowi yang memilih menteri dari kalangan politisi untuk sektor vital.
"Jadi, yang salah bukan Zulhas, tapi justru yang memilihnya menjadi menteri. Kejadian seperti itu akan terus berulang bila presiden memilih menterinya karena pertimbangan politis,” tuturnya.
Jamil melanjutkan, “Jadi, kesalahan itu ada di pihak presiden. Mengangkat menteri yang bukan profesional akan membuat kejadian serupa akan terulang. Kiranya hal itu menjadi pelajaran bagi presiden dalam mengangkat menterinya.”
Lihat Sumber Artikel di Warta Ekonomi Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Warta Ekonomi.
