Mas Anies... Mas Anies... Pencitraan Gagal, Buruh Kena Prank!

Mas Anies... Mas Anies... Pencitraan Gagal, Buruh Kena Prank! Kredit Foto: Twitter/@aniesbaswedan

Pegiat media sosial Yusuf Dumdum mengatakan pencitraan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gagal total. Hal ini perkaraPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menolak Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Anies Baswedan soal Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.

Menurutnya, UMP Jakarta tahun 2022 yang sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp4.453.935 kemudian direvisi menjadi Rp4.641.854 adalah semata-mata pencitraan Anies belaka.

“Niat mau pencitraan cari simpati buruh tapi pakai cara serampangan. Akhirnya pencitraan gagal, buruh kena prank! Dan seperti biasa, setelah ini akan ada demo,” kata dia di Twitter yang dikutip pada Rabu (13/7/2022).

Baca Juga: UMP Bikinan Anies Baswedan Ditolak PTUN, Ferdinand Hutahaean: Membuat Kebijakan itu Tidak Bisa Seenak Udel Pak...

Belakangan diketahui, kebijakan Anies tersebut digugat Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta. PTUN akhirnya mengabulkan gugatan dari Apindo terkait UMP DKI Jakarta tahun 2022, diketok pada Selasa (12/7/2022).

"Mengabulkan gugatan Penggugat dalam pokok sengketa secara seluruhnya," begitu bunyi amar putusan pada laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN, dikutip Populis.id, Selasa (12/7/2022).

Baca Juga: UMP Bikinan Anies Ditolak PTUN, Denny Siregar Ngeledekin! "Maksud Hati Mau Ambil Hati Buruh DKI, Eh Gagal... Makanya Jangan Maen Pencitraan"

Gugatan itu sudah dilayangkan Apindo ke Anies sejak 13 Januari silam, dan terdaftar dengan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT. 

Dalam putusan tersebut, PTUN mengatakan bahwa Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 resmi dinyatakan batal atau sudah tidak sah.

Orang nomor satu di DKI itu juga didesak untuk segera mencabut keputusan yang pernah dikeluarkannya pada penghujung 2021 tersebut.

"Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021," sebutnya.

Baca Juga: Penuh Darah Dimulut Hingga Copot Gigi, Ferdinand Lihat Nicho Silalahi: Pengen Ketawa Sih, Tapi...

Lebih lanjut, putusan PTUN itu mewajibkan kepada Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai UMP  Tahun 2022 berdasar rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/ Buruh Nomor : I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 November 2021 sebesar Rp4.573.845.

Padahal dalam keputusan Gubernur pada Desember 2021 tersebut, Anies baru saja menaikkan UMP DKI untuk tahun 2022 sebesar 5,1 persen yaitu menjadi Rp4.641.854.

Baca Juga: Perkara Endorse Anak, Jerry Massie: Bisa Saja Gaya Zulhas Ditiru Menteri yang Lain...

Selain diminta untuk membuat keputusan yang menurunkan UMP, Anies juga diberatkan hukuman untuk membayar biaya perkara sebesar Rp642.000.

"Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp642.000," tulisnya.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover