Minta Pemerintah Proporsional Tangani Kasus ACT, Politisi Gerindra: Jangan Dibubarkan atau Dicabut Izinnya

Pemerintah terlihat reaktif menanggapi kasus penyelewengan dana umat oleh Aksi Cepat tanggap (ACT) hingga membekukan aset milik lembaga donasi itu. 

Sang Alang, Politisi Gerindra sekaligus musisi Indonesia, berharap tidak ada penggiringan opini dengan motif sepihak dalam perkara tersebut. 

"Agar terjaga akuntabilitasnya, rasanya ACT cukup diaudit dengan memanggil akuntan publik yang terpercaya. Jika benar ada penyimpangan, proses saja secara hukum para oknumnya tapi jangan membubarkan atau mencabut izin ACT," katanya kepada media di Jakarta, Jumat (15/7). 

Baca Juga: Masih Diperiksa Soal Potongan Hasil Donasi, Ternyata ACT Ikut Dewan Syariah, Segini Jumlahnya!

Alang mengatakan, hampir 17 tahun ACT telah berbuat nyata membanty anak bangsa yang dilanda musibah. Munculnya persoalan ini, seharusnya pemerintah dapat bersikap proporsional. 

"Apakah karena ACT identik dengan lembaga Islam yang memiliki aset besar, lalu mereka patut diwaspadai? Kalau seperti itu cara berpikirnya, maka kita semua sudah dzalim. Ini mengingat selama ini mereka telah berbuat nyata buat negeri ini ketika tertimpa musibah," ujarnya. 

Hal tersebut disampaikan Alang sebagai respons munculnya pembentukan opini yang kurang tepat terkait ACT hingga dugaan penyelewengan dana donasi. 

"Sebagai muslim kita harusnya ber-tabayyun. Apakah opini yang terbentuk itu valid atau memang sengaja diciptakan dengan motif-motif terselebung. Di sinilah kita harus bersikap kritis, jangan begitu saja percaya dengan narasi yang sebenarnya masih belum terverifikasi datanya," kata dia. 

Baca Juga: Ditanya Siapa Akuntan Publik yang Kasih Predikat WTP ke ACT, Ahyudin Ngeles: Cek Saja di Internet...

Sang Alang berharap permasalahan yang menjerat ACT ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi lembaga-lembaga serupa. 

"Hikmahnya adalah kasus ACT ini telah membuka mata kita semua, semua amanah itu harus dijalankan secara baik. Lalu jangan pula kita begitu cepat memberikan penilaian terhadap sesuatu yang sebenarnya belum terverifikasi akurasinya. Sekali lagi, pemerintah harus bisa bijaksana," ujar dia.