Batalnya Pelantikan PJ Sekda DKI Bikin Kecoh, Anak Buah Anies Auto Klarifikasi Usai Pulang dari Tanah Suci

Batalnya Pelantikan PJ Sekda DKI Bikin Kecoh, Anak Buah Anies Auto Klarifikasi Usai Pulang dari Tanah Suci Kredit Foto: Achmad Rizki Muazam

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali akhirnya buka suara terkait rencana pelantikan Penjabat (Pj) Sekda yang dijadwalkan Senin, 18 Juli 2022 kemarin. Rencana pelantikan itu sempat bikin kecoh sebagian pihak karena dibatalkan secara tiba-tiba tanpa ada alasan yang jelas.

Semestinya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan melantik Pj Sekda untuk menggantikan Marullah yang saat itu diketahui sedang menjadi Petugas Haji Daerah (PHD) di Arab Saudi.

Namun pelantikan Pj Sekda itu ternyata tidak jadi karena faktanya Marullah sudah berada di Tanah Air. Ia memutuskan pulang lebih cepat daripada jadwal semula yang telah ditentukan, yaitu pada 5 Agustus 2022. Masalahnya, kepulangannya itu sama sekali tanpa dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pihak terkait.

"Saya baru mengabarkan kepulangan sesudah tiba di Jakarta. Karena tidak berkoordinasi dulu, ternyata kembali aktifnya saya ini bersamaan harinya dengan rencana pelantikan Penjabat (Pj) Sekda," ungkap Marullah dalam keterangan resminya, Selasa (19/7/2022). 

Baca Juga: Whatsapp Hingga Google Bakal Diblokir! Pendaftaran PSE Ditutup 20 Juli, Ini Skema Pemblokiran Aplikasi dan Bakal Ada Sanksi!

Marullah menjelaskan, bahwa keberadaan Pj Sekda sudah tidak diperlukan lagi, karena dirinya telah dinyatakan aktif kembali sepulangnya dari Tanah Suci. Padahal undangan pengambilan sumpah jabatan itu sudah disebar ke berbagai pihak, salah satunya kepada Ketua DPRD DKI.

"Oleh karena saya sudah kembali aktif, maka tidak diperlukan lagi Pj, maka pelantikan ditiadakan,” tukasnya.

Marullah menegaskan, bahwa wacana pengangkatan Pj itu sama sekali bukan kesalahan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebab itu adalah langkah tertib administrasi yang memang sudah semestinya dilakukan.

Karena Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI telah mengirimkan Nota Dinas kepada Gubernur DKI Jakarta tanggal 17 Juni 2002 perihal tindak lanjut permohonan izin Sekretaris Daerah melaksanakan tugas selaku Petugas Haji Daerah (PHD).

Baca Juga: Kepgub Anies Soal UMP Kalah di Pengadilan, DPRD Lepas Tangan, Ngaku Gak Ikut Campur Soal UMP!

Selanjutnya, terbit Surat Perintah Tugas Gubernur kepada Asisten Pemerintahan Sekda tanggal 17 Juni 2022 untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta terhitung mulai tanggal 17 Juni 2022.

Kemudian sesuai dengan ketentuan di PP No. 3 Tahun 2018, masa tugas Plh adalah 15 hari dan di atas 15 hari maka Plh harus diubah statusnya menjadi Pj. Disisi lain, Kementerian Dalam Negeri juga sudah memberikan persetujuan pengangkatan Penjabat Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Mendagri No. 821/4089/SJ tgl 14 Juli 2022. 

“Dengan demikian, pada prinsipnya Gubernur DKI Jakarta sudah melakukan tertib administrasi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Maka, pernyataan terkait Gubernur yang dianggap melangkahi kewenangan Presiden adalah salah. Justru, Gubernur sedang menjalankan tertib administrasi pemerintah sesuai dengan PP No 3 tahun 2018,” tutupnya.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover