Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa terorisme bukan mewakili agama tertentu atau semata-mata soal akidah, melainkan persoalan politik dan ideologi.
Dia mencontohkan, gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) juga bisa disebut sebagai terorisme dengan motif politik dan ideologi.
"Politiknya ingin memecahkan diri, ideologinya tidak mau kebersatuan, tidak mau Pancasila, lalu melakukan kekerasan di tempat-tempat umum, membakar bandara, menembak warga sipil," tegas Mahfud MD dalam sambutannya pada Peringatan Peringatan HUT ke-12 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Jakarta, Selasa (19/7/2022).
Baca Juga: Kapolri Copot Irjen Ferdy Sambo, Mahfud MD: Bagus! Presisi Polri Berjalan
Mahfud kemudian menyinggung pandangan di tengah masyarakat yang kerap mengaitkan terorisme dengan agama tertentu. Mahfud dengan keras membantah tudingan gerakan anti terorisme adalah gerakan anti Islam.
"Saya ingin sampaikan secara khusus karena sering dikaitkan dengan agama. Ada tudingan, kenapa di Indonesia kalau bicara terorisme kok selalu Islam, berarti gerakan anti terorisme itu gerakan anti Islam? Justru sebernarnya yang akan kita bangun adalah untuk menunjukkan Islam itu bukan agama teror. Karena Islam itu adalah agama yang menerima kosmopolitanisme," papar Mahfud yang juga Mustasyar di Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia ini.
Mahfud menjelaskan, teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang pernah dibacakan Presiden Soekarno memiliki subtansi yang sama dengan Piagam Madinah yang dilahirkan Nabi Muhammad.
"Nabi Muhammad itu saat mendirikan negara adalah negara kesewargaan atau kosmopolit. Buktinya apa? Piagama Madinah. Piagam Madinah itu subtansinya sama dengan proklamasi kemerdekaan," tambah Mahfud.
Kesepakatan mendirikan negara Indonesia, lanjut Mahfud, adalah kesepakatan luhur yang harus ditaati. Menurut Mahfud, begitu ada yang ingin mengubah akte kesepakatan yang bernama Proklamasi Kemerdekaan dan pembukaan undang-undang dasar 1945 itu, berarti mengubah Indonesia dan membongkar kesepakatan.
"Kalau itu dilakukan tanpa proses kesepakatan baru, maka namanya itu pemberontakan, apalagi caranya dengan cara-cara melanggar martabat kemanusiaan," tambah Mahfud.
Mahfud juga mengingatkan agar masyarakat menjaga keutuhan Indonesia. Sebab, Indonesia dibangun dari keberbedaan, jika keberbedaan itu tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan konflik-konflik yang mengarah ke radikalisme dan terorisme.
"Jadi yang dilakukan kita di BNPT ini adalah menimbulkan kesadaran bahwa negara Indonesia ini dibangun di dalam keberbedaan," pungkas menteri pertahanan era Presiden Gus Dur ini.
Lihat Sumber Artikel di Rakyat Merdeka Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Rakyat Merdeka.
