Sederet Fakta Aturan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak Yang Wajib Diketahui

Sederet Fakta Aturan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak Yang Wajib Diketahui Kredit Foto: Republika

Saat ini kekerasan pada anak masih sangat tinggi. Terlebih lagi pada masa pandemi covidi-19 kekerasan terhadap anak dan eksploitasi anak meningkat drastis. Bahkan menurut data kemenPPPA atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak sudah ada 6000+ laporan mengenai kekerasan terhadap anak. 

Berdasarkan data lapangan tersebut sangat dibutuhkan peran pemerintah dan optimalisasi dari pemerintah. Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Pepres) RI Nomor 101 tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak. 

"Bahwa untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, perlu dilakukan peningkatan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak," demikian bunyi pertimbangan dalam Perpres tersebut seperti yang dikutip, Selasa (19/7/2022)

Lantas apa saja fakta-fakta yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan terhadap anak? 

Baca Juga: Istri Ferdy Sambo Terindikasi Alami Kekerasan Seksual, Komnas Perempuan Bilang Begini!

Jokowi Sudah Menekan Peraturan Tersebut 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden RI Nomor 101 tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak. Adapun beberapa pertimbangannya antara lain yaitu tingginya kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Indonesia. Sehingga di sini optimalisasi presiden sangat dibutuhkan. Terlebih lagi peraturan perundangan yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan terhadap anak belum optimal dalam memberikan pencegahan dan penanganan sehingga diperlukan strategi nasional. 

Sangat Diapresiasi KPAI 

Dengan disahkan Peraturan Presiden RI Nomor 101 tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak, KPAI sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi dan KPAI sangat mendukung upaya pemerintah untuk membangun sistem pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. 

"Hal ini menunjukkan Bapak Presiden memiliki perhatian dan kepedulian atas berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak yang marak terjadi," kata Retno dalam keterangan tertulis, yang kami lansir dari medcom, Selasa (19/07/2022). 

Mengingat kasus pelecahan dan kekerasan seksual marak terjadi belakangan ini terlebih lagi di institusi pendidikan yang di mana seharusnya institusi pendidikan memberikan contoh yang baik buat semuanya dan melindungi anak-anak. 

Baca Juga: Batalnya Pelantikan PJ Sekda DKI Bikin Kecoh, Anak Buah Anies Auto Klarifikasi Usai Pulang dari Tanah Suci

Ada 10 Aturan Turunan

Selasar dengan ditandatangani peraturan tersebut, Presiden Jokowi juga membuat 10 aturan turunan dari peraturan tersebut. Melansie dari CNN, adapun 10 aturan baru itu terdiri dari delapan peraturan menteri/kepala badan, dan dua peraturan pelaksanaan dari UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lebih rinci, delapan peraturan menteri itu terdiri dari dua Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Pertama, mengenai tata cara koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak. Kedua, tentang penyelenggaraan kebijakan kabupaten/kota layak anak. 

Populis Discover

Terkait

Terpopuler

Video Pilihan

Terkini