Kelompok Buruh Bakal Gelar Demo di Balai Kota Besok, Mas Anies Siap-siap! Mereka Mendesak...

Kelompok Buruh Bakal Gelar Demo di Balai Kota Besok, Mas Anies Siap-siap! Mereka Mendesak... Kredit Foto: Antara/Muhammad Adimaja

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyebut bahwa dirinya berencana memboyong ratusan buruh  ke depan Kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan aksi demonstrasi esok hari, Rabu (19/7/2022).

Said mengatakan bahwa aksi itu dimaksudkan untuk memberi desakan kepada Anies agar tidak hanya diam dalam menyikapi putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah menggugurkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta No. 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI tahun 2022.

"Demonya itu aksi besok ya. Rencana kan hari ini, tapi diundur besok. Jam 9.30 WIB di Balai Kota DKI Jakarta. Kalau nanti ada waktu, bergeser ke PTUN DKI. Tapi intinya, di Balai Kota DKI yang paling utama," kata Said saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (19/7/2022).

Baca Juga: Ciri-ciri ini Jadi Sosok yang Pas Buat Pengganti Anies Baswedan jadi Gubernur DKI Jakarta, Siapa Dia?

Ia menyebut aksi tersebut akan dihadiri  sekitar 500 orang pekerja yang berasal dari wilayah DKI. Selain KSPI, aksi tersebut juga nantinya akan diikuti oleh anggota Partai Buruh Jakarta dengan tuntutan meminta Anies untuk melakukan banding terhadap putusan PTUN.

"Isu yang disampaikan, yang pertama meminta Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan untuk melakukan banding terhadap keputusan PTUN tersebut," ujarnya.

Baca Juga: Batalnya Pelantikan PJ Sekda DKI Bikin Kecoh, Anak Buah Anies Auto Klarifikasi Usai Pulang dari Tanah Suci

Said menjelaskan ada beberapa alasan yang membuat pihaknya mendorong agar Anies melakukan banding. Pertama karena soal UMP DKI yang sudah berjalan selama tujuh bulan, sehingga tidak mungkin jika harus diturunkan di tengah jalan.

"Kalau sekarang, misal ada pesangon, kan dasarnya pakai UMP yang ada, apa pesangonnya dikembalikan sebagian? Bagaimana upah lembur? Kacau," tukasnya.

Kemudian yang kedua, Said tidak ingin Gubernur DKI kalah dengan putusan PTUN yang lebih mengedepankan kepentingan pihak pengusaha ketimbang pihak pekerja. Dan alasannya yang terakhir karena PTUN dianggap telah melampaui kewenangannya.

"PTUN itu abuse of power. Dia melebihi kewenangannya. Kan PTUN hanya memeriksa gugatan terhadap persoalan administrasi dari sebuah keputusan pemerintah. Saya ketawa saja melihat PTUN memutuskan begitu. Mana ada lembaga PT memutuskan upah? Kan enggak masuk akal," ungkapnya.

Baca Juga: Whatsapp Hingga Google Bakal Diblokir! Pendaftaran PSE Ditutup 20 Juli, Ini Skema Pemblokiran Aplikasi dan Bakal Ada Sanksi!

Sebagaimana diketahui, PTUN DKI resmi memenangkan gugatan DPP Apindo DKI Jakarta terkait revisi kenaikan UMP DKI tahun 2022. Dalam putusan itu disebutkan bahwa Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1517 Tahun 2021 tentang UMP tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 resmi dinyatakan batal atau sudah tidak sah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga didesak untuk segera mencabut keputusan yang pernah dikeluarkannya pada penghujung 2021 tersebut.

"Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021," begitu bunyi amar putusan pada laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN, dikutip Populis.id, Selasa (12/7/2022).

Baca Juga: Kepgub Anies Soal UMP Kalah di Pengadilan, DPRD Lepas Tangan, Ngaku Gak Ikut Campur Soal UMP!

Lebih lanjut, putusan PTUN itu mewajibkan kepada Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai UMP  Tahun 2022 berdasar rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/ Buruh Nomor : I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 November 2021 sebesar Rp. 4.573.845.

Padahal dalam keputusan Gubernur pada Desember 2021 tersebut, Anies baru saja menaikkan UMP DKI untuk tahun 2022 sebesar 5,1 persen yaitu menjadi Rp4.641.854.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover