Realisasi belanja negara mencapai Rp1.243,6 triliun atau lebih tinggi 6,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan persentase penyerapannya mencapai 40,0% terhadap pagu Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Dengan perkembangan pendapatan dan belanja negara tersebut, APBN Semester I tahun 2022 mencatatkan surplus Rp 73,6 triliun atau sekitar 0,39%.
Kenaikan Biaya Hidup
Rachmat Gobel mengingatkan, meski dalam tataran makro perekonomian saat ini relatif aman, namun pemerintah harus mencermati perkembangan di tataran mikro.
Menurutnya, saat ini beban biaya hidup masyarakat terus meningkat. Ini antara lain terlihat pada laju kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang jauh lebih tinggi dibandingkan 2021.
Mengacu pada data BPS, laju inflasi Januari-Juni 2022 sudah mencapai 3,91%. Menurut Gobel, angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan laju inflasi sepanjang tahun 2021 yang hanya 1,87%.
Inflasi tertinggi terjadi pada sektor pengeluaran makanan dann minuman yang mencapai 6,23%, transportasi 3,92%, peralatan dan pemeliharaan rumah tangga 3,41%, perawatan pribadi dan jasa lainnya 3,64%.
“Angka itu memberi gambaran bahwa beban biaya hidup yang ditanggung masyarakat sepanjang 2022 ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun lalu. Bagi masyarakat lapisan bawah dan para pekerja, kondisi saat ini sangat berat karena tingkat upah hanya naik rata-rata 1%,” kata Gobel.
Baca Juga: Catat Waktunya, Hari Ini Habib Rizieq Shihab Dinyatakan Bebas dari Penjara: Insya Allah...
Oleh sebab itu, Gobel, meminta pemerintah harus bisa menjaga pasar dalam negerinya. “Pasar dalam negeri yang besar merupakan insentif tersendiri. Jadi jangan kemudian dimanfaatkan untuk dibanjiri barang impor,” katanya.
Belanja APBN/APBD maupun belanja BUMN/BUMD harus untuk produk-produk dalam negeri dengan mengacu pada ketentuan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Jangan seperti sebelumnya, program refocusing malah jebol untuk belanja impor. Ini sama saja duit kita untuk membiayai negara lain dan menyejahterakan buruh negara lain,” katanya.
Di tengah tekanan beban biaya hidup yang meningkat, kata Gobel, pengendalian impor ini merupakan insentif tersendiri bagi masyarakat.
“Mereka butuh lapangan kerja dan butuh modal,” katanya. Karena itu, katanya, kata kuncinya tak hanya efisiensi anggaran tapi juga efektivitas anggaran.
Ia yakin jika semua berada dalam poros yang sama maka ekonomi Indonesia bukan hanya aman tapi juga akan melaju dengan benar.
“Kita butuh manajemen yang terorkestrasikan dengan solid dan rapi sesuai dengan visi dan misi Bapak Presiden Jokowi yang sangat concern terhadap kemakmuran rakyat,” pungkasnya.
