Tanpa Ampun, Politikus PDIP Tolak Pembentukan Satgas Pengawasan ACT oleh Pemprov DKI

Tanpa Ampun, Politikus PDIP Tolak Pembentukan Satgas Pengawasan ACT oleh Pemprov DKI Kredit Foto: Istimewa

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, menolak pembentukan satuan tugas (Satgas) pengawasan kerja lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang menjalin kerjasama dengan Pemprov DKI.

Dia mengatakan, yang dibutuhkan masyarakat adalah penghentian kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan ACT. Aspirasi itu, kata Gembong harusnya terjawab. Sayangnya, Pemprov DKI memilih membentuk Satgas pengawasan ACT. 

Pernyataan itu disampaikan saat dimintai tanggapannya terkait pembentukan Satgas ACT oleh Pemprov DKI Jakarta. 

"Kalau saya sederhana sih. Hentikan kerjasama, selesai. Nggak perlu ada Satgas-Satgasan," katanya kepada AKURAT.CO, Jumat (22/7/2022). 

Dia mengungkapkan alasannya. Publik telah mempersepsikan ACT buruk. Karenanya, publik Jakarta juga tentu mempertanyakan alasan Pemprov DKI masih membangun kemitraan kerja dengan organisasi yang dalam persepsi publik itu telah rusak seperti halnya ACT. 

"Gini, ini soal persepsi. Bukan soal apa-apa. Saat ini kan ACT ini dipersepsikan buruk. Ini soal penilaian masyarakat. Ngapain sih Pemprov membangun kerjasama dengan organisasi yang dipersepsikan oleh masyarakat sudah sangat buruk. Kan sederhana," katanya. 

Baca Juga: Telak! Keluarga Brigadir J Bantah Balik Pengakuan Polri Soal Brigjen Hendra Gak Larang Buka Peti Jenazah: Kami Ada Bukti, Gak Bisa Dibantah

Dia mendorong Pemprov DKI Jakarta membangun kerjasama dengan Ormas lain yang telah memiliki rekam jejak baik dan dikenal luas karena kredibilitasnya. Itu, kata dia, justru akan membuat Pemprov DKI diapresiasi publik Jakarta.

Lihat Sumber Artikel di Akurat Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Akurat.

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover