Pemerintah Buka Tender Proyek IKN Hingga Rp6,2 Triliun, Simak Penjelasannya!

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi membuka tender awal proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan nilai mencapai Rp6,2 triliun.

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR ada beberapa proyek yang ditender.

Pertama, pembangunan Gedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung di Kawasan Istana Kepresidenan. Proyek dengan kode tender 80752064 ini memiliki nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 1,4 triliun, dan sudah diikuti 182 peserta.

Baca Juga: Duit Sewa GBK Buat Bangun IKN, Pemerintah Malah Diceletukin: Gimana Kalau Istana Dibuat Kos-kosan Aja?

Kedua, pembangunan Jalan Tol IKN Segmen Karangjoang-KKT Kariangau. Kode tender proyek ini 80779064 dengan nilai HPS Rp 3,5 triliun yang sudah diikuti 122 peserta.

Ketiga, pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP): pembangunan jalan sumbu kebangsaan Sisi Barat. Proyek dengan kode tender 80780064 ini memiliki nilai HPS Rp 709,9 miliar, dan sudah diikuti 73 peserta.

Keempat, pembangunan rumah tapak jabatan menteri di KIPP IKN. Proyek tersebut memiliki kode tender 80760064 dan memiliki nilai HPS Rp 509,1 miliar. Tercatat sudah ada 115 peserta yang ikut tender.

Baca Juga: Kementerian PUPR Tanggapi Isu Tumbal Proyek, Netizen Sentil Balik Soal Pawang Hujan

Kelima, manajemen konstruksi IPAL & jaringan perpipaan dengan kode tender 80810064 yang memiliki nilai HPS Rp 42,2 miliar. Tercatat sudah ada 31 peserta.

Keenam, manajemen konstruksi pembangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan pendukung Kawasan Istana Kepresidenan. Berkode tender 80753064 ini memiliki HPS Rp 26,4 miliar yang sudah diikuti 78 peserta.

Ketujuh, manajemen konstruksi pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu 1 KIPP IKN. Proyek tersebut memiliki kode tender 80822064 yang memiliki nilai HPS Rp 21,4 miliar, dan sudah diikuti 28 peserta.

Baca Juga: Riza Patria Terang-terangan Nyatakan Sikap Politiknya, Pengamat Nyahut: Dia Mengingatkan Anies Supaya Jangan Durhaka Sama Prabowo!

Meski telah dibuka, Kementerian PUPR belum menerima anggara awal pembangunan. Hal itu dikarenakan masih menunggu proses menyelesaikan penghitungan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Kementerian Keuangan.

Prediksi Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga, proses perhitungan DIPA rampung minggu ini. Sehingga, Kementerian PUPR fokus menyelesaikan kontrak, belum sampai ke penentuan groundbreaking.