Anthony Budiawan: Perpecahan Pemilu Disebabkan oleh BuzzeRp yang Kebal Hukum

Anthony Budiawan: Perpecahan Pemilu Disebabkan oleh BuzzeRp yang Kebal Hukum Kredit Foto: Antara/Reno Esnir

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengungkapkan bahwa perpecahan masyarakat pada Pemilu 2014 dan 2019 disebabkan oleh buzzer yang kebal hukum.

Hal ini ia sampaikan untuk merespons pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang meminta pemilu ditiadakan daripada menimbulkan perpecahan bangsa Indonesia.

"Perlu dicermati, bukankah masyarakat terpecah pada dua pemilu (2014 dan 2019) yang lalu karena buzzeRp: diperlihara dan diberi kekebalan hukum," ujar Anthony Budiawan dikutip Populis.id dari akun Twitternya, Kamis (28/7/2022).

Baca Juga: Surya Paloh Minta Pemilu Ditiadakan Daripada Bangsa Indonesia Terpecah, Pengamat: Solusi yang Sangat Salah!

Tak hanya itu, menurutnya, media massa juga turut berperan memecah belah masyarakat pada dua pemilu lalu. "Media mainstream (massa) dibiarkan tidak netral, dikuasai pihak tertentu, bebas membentuk opini tidak benar, misalnya wawancara Esemka?" tegas Anthony.

Dia pun mencontohkan bahwa pemilu pertama Indonesia pada tahun 1955 saat itu suasana politik mencekam dan keamanan di beberapa daerah pun rawan, tetapi pelaksanaan pemilu akhirnya berjalan dengan sukses.

"Pemilu 1955 mencekam, keamanan di beberapa daerah cukup rawan, diikuti lebih dari 30 peserta. Ternyata sukses besar," ungkapnya.

Baca Juga: Catat Nih! KPU Janji Perlakukan Semua Parpol dengan Adil di Pemilu 2024

Selain itu, kata Anthony, pemilu 1999 yang diikuti oleh 48 peserta juga berjalan sukses. "Kuncinya jujur dan adil, sebagai perekat persatuan bangsa. Tanpa jurdil (jujur dan adil), bangsa terbelah," tegasnya.

Sebelumnya Surya Paloh menyatakan bahwa lebih baik tidak ada pemilu jika pesta demokrasi itu malah menimbulkan perpecahan bangsa Indonesia.

Hal itu ia sampaikan saat meresmikan Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Aceh pada Selasa lalu.

Baca Juga: Djarot Bungkam Seribu Bahasa Saat Ditanya Peluang Kerja Sama PDIP dengan NasDem

"Lebih baik tidak ada pemilu jika itu memberikan konsekuensi pada perpecahan bangsa ini," tegas Paloh dikutip dari KompasTV.

Paloh menyebut bahwa pemilu memang perintah konstitusi yang harus dilaksanakan, tetapi tidak ada artinya kalau pemilu justru membuat bangsa Indonesia terpecah.

"Tapi, saya katakan sebagai Ketua Umum NasDem, untuk apa buat pemilu kalau bangsa ini harus terpecah?" ungkapnya.

Terkait

Terpopuler

Terkini