Demokrat Sampai Geleng-geleng Lihat Jokowi Hamburkan APBD Buat Proyek Kereta Cepat

Demokrat Sampai Geleng-geleng Lihat Jokowi Hamburkan APBD Buat Proyek Kereta Cepat Kredit Foto: Raisan Al Farisi

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan merasa heran dengan keputusan pemerintah yang menggunakan Angggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mengongkosi proyek kereta cepat Jakarta - Bandung.

Syarief Hasan merasa heran lantaran sebelumnya Presiden Joko Widodo melalui laman web resmi Sekretaris Kabinet pada 15 September 2015 pernah berjanji bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung yang bekerjasama dengan Cina tidak akan menggunakan APBN.

Baca Juga: Kereta Cepat Pakai APBN, Mardani: Dari Awal Sudah Sesumbar!

“Dalam beberapa waktu terakhir, APBN sangat berat dengan adanya Pandemi Covid-19. Harusnya, APBN tidak semakin diberatkan dengan proyek kereta cepat yang dulunya dijanjikan tidak menggunakan APBN,” tutur Syarief Hasan dalam keterangannya, Rabu (13/10/2021).

Lebih lanjut Wakil Ketua MPR RI menyatakan, APBN harusnya difokuskan pada program-program kritikal dan esensial yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di masa Pandemi Covid-19.

Baca Juga: DPR Nilai Proyek Kereta Api Cepat Bermasalah, Karena Pakai APBN?

“APBN harusnya difokuskan pada penanganan Pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, pembukaan lapangan kerja baru, dan program esensial lainnya,” ujarnya.

Syarief Hasan menagaku sejak awal mengingatkan terkait proyek kereta cepat kerjasama dengan Cina.

“Kami dari Partai Demokrat sejak awal mengingatkan bahwa proyek kerjasama dengan Cina ini tidak terencana dengan baik. Kereta cepat ini juga belum menjawab masalah di masyarakat kecil. Namun, Pemerintah berdalih tidak akan menggunakan APBN, tapi nyatanya menggunakan APBN juga,” ucapnya.

Baca Juga: Bungkam Anak SBY, Pasukan Prabowo Ngegas: Pemerintah Tak Mau Kereta Cepat Jadi Hambalang Jilid II

Oleh karena itu ia mendorong Pemerintah melakukan audit terlebih dahulu dengan melibatkan lembaga BPK karena apabila akan menggunakan APBN, perlu dilakukan audit agar semuanya transparan.

Mulai dari proses awal, perencanaan penganggaran dan proses penentuan harga dan effisiensi anggaran, dan sebagainya.

Politisi Senior Partai Demokrat ini mengingatkan agar Pemerintah melihat prioritas kebijakan.

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini