Demokrat Miris Dengar Pernyataan Gubernur Lemhannas Sebut TNI Bukan Milik Rakyat

Demokrat Miris Dengar Pernyataan Gubernur Lemhannas Sebut TNI Bukan Milik Rakyat Kredit Foto: Twitter/syahrial_nst

Politikus Partai Demokrat Syahrial Nasution menyayangkan pernyataan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen Purn Agus Widjojo.

Agus menyebut kalau Tentara Negara Indonesia (TNI) bukan milik rakyat tapi milik presiden.

"Pernyataan Pak Agus Widjojo ini selayaknya di forum akademik. Bukan untuk publik," kata Syahrial dari Twitter @syahrial_nst yang dikutip pada Rabu (13/10/2021).

Syahrial menilai akan sulit dipahami dalam konteks hati nurani.

"Manakala ada anggota TNI yang membela rakyat kok diganjar hukuman? Tapi tidak berkomentar ketika pasukan TNI terlibat jadi “centeng” korporasi?" ujarnya.

Baca Juga: Demokrat Sampai Geleng-geleng Lihat Jokowi Hamburkan APBD Buat Proyek Kereta Cepat

Ada pun, kader Demokrat lainnya yakni Imelda Sari yang juga turut berkomentar. Menurutnya, TNI memiliki tugas  mempertahankan NKRI yang artinya termasuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. 

"Benar saat reformasi lalu peran militer di bidang sospol digugat, kembali urus teritorial," tulis @isari68.

Sebagaimana diketahui, Agus menyampaikan hal tersebut saat diwawancarai oleh Najwa Shihab beberapa waktu lalu.

Pernyataan itu berkaitan dengan pemecatan terhadap Brigjen TNI Junior Tumilaar karena membela seorang Babinsa, anak buahnya di Sulawesi Selatan.

Baca Juga: Ngeri... Cara Yusril Ihza Mahendra Disebut Seperti Hitler, Demokrat Ungkapkan Ini

Agus Widjojo menegaskan bahwa narasi-narasi yang mengatakan bahwa TNI bersama rakyat adalah keliru.

"Jadi walnya TNI lahir dari bangsa yang berjuang. Kita belum punya negara. Jadi yang berjuang itu adalah rakyat, menyatu itu. Bahkan sebetulnya, perjuangan meraih kemerdekaan itu merupakan perjuangan politik, yang terbagi atas laskar. Jadi ada laskar Hizbullah, Laskar Nasionalis, gitu kan. Itu dijadikan satu, jadi TNI. Jadi TNI dari sejak awal memang harus berdamai dengan politik," ujarnya.

Lanjut dia, waktu perang tentara memang menyatu dengan rakyat. Prinsip perang gerilya memang tentara harus menyatu dengan rakyat, seperti antara ikan dan air. 

"Tetapi setelah menjadi demokrasi, setelah merdeka, rakyat itu punyanya presiden. Rakyat itu punyanya yang dipilih oleh rakyat, memenangkan pilpres, pemilu," katanya.

Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini