Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus meminta Kementerian Keuangan (kemenkeu) segera cairkan anggaran yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjalankan tahapan pemilu sudah dimulai sejak 14 Juni 2022 lalu.
“Untuk dapat menyelenggarakan berbagai tahapan pemilu, KPU sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Namun berdasarkan informasi dari KPU, dari pagu anggaran KPU tahun 2022 sebesar Rp8,06 triliun, baru dicairkan Rp2,4 triliun. Dan pada tanggal 26 Juli 2022 Kementerian Keuangan melalui Dirjen Anggaran Kemenkeu hanya merealisasikan tambahan anggaran KPU sebesar Rp1,245 triliun,” ujar Guspardi kepada wartawan, Selasa (2/8/2022).
Baca Juga: Keputusan Airlangga Hartarto jadi Capres dari Golkar Sudah Final! Yang Ngomonh Bukan Orang Sembarangan Nih
Menurutnya, masih ada kekurangan anggaran sebesar Rp4,415 triliun yang belum dicairkan oleh pemerintah.
"Ketika rapat bersama untuk pengambilan keputusan tingkat I tentang DOB Papua pada 28 Juni lalu, saya sudah menyuarakan dan meminta kepada Menkeu Sri Mulyani untuk segera mencairkan sisa anggaran KPU agar bisa diprioritaskan," ujarnya.
Baca Juga: Wamenag: Jangan Kita Menjadi Bangsa yang Terombang-ambing dalam Arus Perubahan
Namun sampai hari ini, besaran nilai kekurangan anggaran KPU untuk tahun anggaran 2022 masih belum bisa dipenuhi sepenuhnya oleh pemerintah.
"Berharap Kementrian Keuangan dapat mempercepat realiasi kekurangan anggaran yang dibutuhkan KPU," katanya.
Sebagaimana prioritas kebutuhan yang anggarannya telah disetujui oleh Komisi II DPR RI sebelumnya.
Selain itu, pihaknya juga akan meminta dukungan koleganya sesama anggota badan anggaran (banggar) di DPR RI untuk meminta Menteri Keuangan agar anggaran KPU dapat segera dicairkan.
Baca Juga: Gak Hadir Dalam Pemeriksaan, Apa yang Terjadi dengan Istri Ferdy Sambo? Kondisinya...
Hal itu semata demi kelancaran tahapan Pemilu dan program yang telah dirancang oleh KPU dan disetujui oleh DPR beberapa waktu lalu.
Meski demikian, pihaknya juga meminta KPU untuk dapat mengoptimalkan anggaran yang sudah ada, dalam melaksanakan berbagai tahapan dengan maksimal. Sambil menunggu kekurangan anggaran bisa dicairkan oleh pemerintah.
