Anies Baswedan Gagal Penuhi Ruang Terbuka Hijau, Demokrat Peringatan Keras, Pasang Kuping Baik-baik!

Anies Baswedan Gagal Penuhi Ruang Terbuka Hijau, Demokrat Peringatan Keras, Pasang Kuping Baik-baik! Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat Neneng Hasanah memberi peringatan keras kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) yang semakin sempit di Jakarta.

Hal ini disampaikan Neneng menanggapi usulan Anies terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Pencabutan Perda No 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang saat ini tengah digodok.

Pencabutan Perda RDTR ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 58 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Baca Juga: Bharada E Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Rocky Gerung Geleng-geleng: Konflik Antar Bintang di Langit, Batu di Bawah yang Ketiban!

Dimana dilakukan penyusunan RDTR yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) DKI Jakarta Tahun 2022 – 2042.  

Dalam hal ini, Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta mengaku setuju Perda RDTR itu dicabut. Namun, Neneng masih meragukan apakah Raperda yang baru itu bisa membuat masalah ruang terbuka hijau di Jakarta terselesaikan.

"Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan dampak Perubahan RDTR WP Provinsi DKI Jakarta terhadap total luas Ruang Terbuka Hijau di Provinsi DKI Jakarta saat ini. Apakah RTH semakin bertambah atau malah semakin berkurang," ujar Neneng di Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Diketahui, jumlah RTH di Jakarta saat ini hanya 9,2 persen dari total wilayah Jakarta. Padahal, merujuk pada UU Nomor 26 Tahun 2007 terkait penataan ruang mengamanatkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) hingga 30 persen dari luas wilayah.

Baca Juga: Dag-Dig-Dug, Ferdy Sambo Berpotensi Susul Bharada E Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J, yang Ngomong Bukan Orang Sembarangan!

Lebih lanjut, Neneng ingin memastikan bahwa perubahan RDTR WP Provinsi DKI Jakarta itu bukan melegitimasi pelanggaran tata ruang yang sudah terjadi. Pihaknya berharap, setiap pelanggaran tata ruang harus tetap ditindak untuk kemaslahatan bersama.

"Fraksi Partai Demokrat mengingatkan bahwa Perubahan RDTR WP Provinsi DKI Jakarta tidak boleh dilakukan untuk pemutihan atau melegitimasi pelanggaran tata ruang yang sudah terjadi," tegasnya.

Baca Juga: Surya Paloh Tak Hadir di Nikahan Anak Jokowi, Politisi NasDem Ungkap Sebabnya! Ternyata....

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover