Anggota Komisi VIII DPR RI Luqman Hakim meminta Kementerian Sosial (Kemensos) harus buka suara terkait temuan bantuan sosial Presiden Joko Widodo yang tertimbun di lahan kosong di Depok, Jawa Barat.
Pasalnya, menurut politisi PKB itu, sampai saat ini baru JNE, yang menjelaskan asal usul bantuan yang ditemukan tidak jauh dari gudang perusahaan penyedia jasa pengiriman barang itu.
Baca Juga: Bansos Jokowi Dikubur di Lahan Kosong, Mensos Risma Ogah Disebut Lepas Tangan
Ia menilai jika dibiarkan berlarut dikhawatirkan temuan itu menjadi alat propaganda politik oleh pihak-pihak tertentu.
“Harus segera dijelaskan secara gamblang, bukan hanya oleh JNE, tetapi juga pemerintah. Jangan sampai masalah ini menjadi bahan ‘gorengan’ pihak-pihak tidak bertanggungjawab dan pada akhirnya merugikan pemerintah dan rakyat," kata Luqman dari laman resmi DPR yang dikutip pada Kamis (4/8/2022).
Baca Juga: Tersangka Roy Suryo Kembali Diperiksa Polisi pada Jumat, Kasus Meme Stupa Borobudur Berlanjut?
Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda Yusro juga mengatakan pemerintah harus menjelaskan temuan timbunan bansos Presiden yang diklaim JNE sebagai penanggu jawab distribusi sebagai barang rusak.
Penjelasan pemerintah untuk memastikan JNE sudah melaporkan kerusakan barang sebelum memutuskan dikubur di lahan kosong.
“Perlu dikonfirmasi ke pemerintah, apakah sebelum mereka mengubur beras bansos, sudah ada konfirmasi ke pemerintah? Ini perlu dicek," kata politisi PKB itu.
Baca Juga: Sayangkan Sekolah yang Paksakan Siswi Gunakan Atribut Keagamaan, Komisi X DPR: Seharusnya...
Ia khawatir, penimbunan bansos itu dilakukan tanpa prosedur yang seharusnya. Akibatnya bisa menimbulkan kerugian negara.
"Jika tidak melalui mekanisme dan prosedur yang benar, penguburan itu memicu kerugian negara. Karena bantuan pemerintah menjadi tidak tepat sasaran," katanya.
Baca Juga: Terungkap Sudah, Bisa Bobo Tenang! Polri Tetapkan Bharada E Jadi Tersangka Kematian Brigadir J
Ia juga mengatakan, sebelum temuan timbunan itu, banyak kritik ke pemerintah yang menyebut distribusi bansos tidak tepat sasaran.
