Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Tepat Atau Keliru?

Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Tepat Atau Keliru? Kredit Foto: Setpres Lukas

Pimpinan PDIP sekaligus Mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri baru saja dilantik menjadi Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (13/10/2021). Mega menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa sebagai Wakilnya.

Mega pun menyatakan sumpah jabatan di hadapan Presiden Jokowi bersama 10 anggota Dewan Pengarah lainnya.

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian ucap Mega dan yang lainnya seperti yang termaktub dalam sumpah.

Baca Juga: Jokowi Lantik Megawati Jadi Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi

Pengangkatan Mega sebagai pemegang kedudukan tertinggi di BRIN tersebut nyatanya menimbulkan polemik dalam pandangan berbagai kalangan. Banyak yang menilai bahwa Mega bukanlah sosok yang relevan dengan identitas BRIN. Latar belakang Mega sama sekali tak bergerak di bidang riset dan inovasi sesuai tugas BRIN. Hal ini seperti dinyatakan oleh Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra. Ia menilai bahwa Presiden menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya.

"Sebetulnya persoalannya sederhana saja, saya kira kalau menyangkut ketua dewan pengarah saya kira itu persoalannya menurut saya menempatkan orang bukan pada tempat yang tepat. Karena kalau misalnya ketua dewan pengarahnya itu keahliannya adalah bidang politik pengalamannya bidang politik maka mungkin menurut saya bukan kepakarannya bukan bidang riset dan inovasi. Jadi tidak menempatkan orang pada tempatnya," ujarnya pada Kamis (14/10/2021).

Ia juga menilai bahwa seharusnya yang menjabat posisi tersebut adalah ilmuwan/peneliti terkemuka berkaliber internasional.

"Seharusnya Ketua dan anggota Dewan Pengarah BRIN adalah ilmuwan/peneliti terkemuka berkaliber internasional jika serius BRIN mau melakukan riset/inovasi unggul," katanya pada akun Twitter-nya, dikutip Kamis (14/10/2021).

Lebih jauh, Azyumardi juga menjelaskan bagaimana dampak negatif yang akan ditimbulkan dengan mengangkat Mega yang berlatar belakang politik menjadi atasan di institusi riset dan inovasi. Ia menilai hal tersebut bisa mencampuradukkan politik yang cenderung bias dengan riset.

"Itu bisa saja terjadi riset-riset itu dan mungkin juga promosi kepangkatan, kenaikan, rekrutmen dalam lembaga riset itu kemudian dikaitkan dengan politik. Jadi bukan berdasarkan merit dalam prestasi riset dan inovasi tapi pertimbangan hubungan dan koneksi politik. Bisa terjadi seperti itu. Kalau mau serius itu harus sebaiknya sedapat mungkin bersih atau sedikit sekali campur tangan politiknya harusnya seperti itu. Riset bisa maju kalau otonom, tak banyak campur tangan politik. Siapapun, bukan hanya Ibu Mega, siapapun dewan pengarahnya, tetap tidak pas kalau dia ketum partai apapun," terangnya.

Baca Juga: Jokowi Tunjuk Megawati Jadi Ketua BRIN, Akademisi: Itu Menempatkan Orang Nggak Pada Tempatnya

Tak hanya Azyumardi, pihak lain juga banyak yang turut melontarkan pendapatnya terkait pengangkatan Megawati sebagai Dewan Pengarah BRIN. Hal senada Azyumardi juga diucapkan oleh salah satu tokoh Nahdlatul Ulama Ulil Abshar Abdalla atau akrab disapa Gus Ulil. Menurutnya, Megawati adalah sosok politik, bukan sosok riset dan pengetahuan.

"Bagi saya, mengangkat Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN adalah "skandal pengetahuan" di Indonesia. Megawati adalah sosok politik, bukan sosok riset dan pengetahuan," tulisnya pada cuitannya, dikutip Kamis (14/10/2021).

Baca Juga: Suara Lantang Orang NU Teriak-teriak ke Jokowi-Megawati: Ini Skandal Pengetahuan!

Wakil Ketua Fraksi PKS dalam Komisi VII DPR RI Mulyanto juga turut mengatakan hal serupa. Ia menghubungkan fenomena ini dengan pengangkatan Megawati sebagai Dewan Pengarah di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang mana menurutnya berbeda dengan BRIN.

"Kondisi ini, menurut saya, membuka lebar peluang politisasi riset. Menurut saya, pemerintah memaksakan diri, karena pembangunan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP," ujarnya pada Rabu (13/10/2021).

Baca Juga: Baru Dilantik Jokowi, PKS Sudah Curiga Ibu Mega Bakal Politisasi Bakal Riset

Selain itu, banyak juga pihak yang mencibir pengangkatan Megawati tersebut, salah satunya adalah tokoh pendiri PAN Abdillah Toha yang juga menanggapi polemik ini. Ia mengucapkan kalimat bernada satir berupa ucapan selamat kepada Mega.

“Selamat kpd profesor Megawati sebagai ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Memecahkan rekor dunia, utk pertama kali ketua partai pimpin badan riset. Semoga Tuhan mengampuni negeriku ini," sindir Toha, dikutip Kamis (14/10/2021).

Toha juga menyindir dengan berharap agar Dewan Pengarah yang baru saja diangkat tidak mengarahkan BRIN untuk kepentingan partai politik.

"Mudah-mudahan ketua Dewan Pengarah yang baru tidak mengarahkan BRIN untuk inovasi mencari dana sebanyak-banyaknya buat partai," sambungnya.

Baca Juga: Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Abdillah Toha: Semoga Tuhan Mengampuni Negeriku Ini

Tokoh NU Umar Hasibuan (Gus Umar) jutsru menyindir Mega agar memperoleh rangkap jabatan yang lebih banyak seperti layaknya Luhut Binsar Pandjaitan.

"Selamat bu megawati, Semoga kedepan dapat jabatan yang baru lagi biar kayak opung (Luhut)," cuitnnya di Twitter, dikutip Kamis (14/10/2021).

Baca Juga: Dapat Ucapan Selamat Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Didoakan Dapat Jabatan Baru Lagi, Biar Setara Opung Luhut

Terlebih, pengamat politik Rocky Gerung justru sampai menghubungkan pengangkatan Megawati tersebut dengan semakin dekatnya Indonesia menjadi negara otoriter, bahkan dinilai serupa dengan apa yang dulu dilakukan Fasisme Adolf Hitler di Jerman Nazi dan Maoisme Mao Zedong di China pada masa lampau.

“Ada berita untuk memastikan ibu Mega tetap akan menuntun ideologi kita, menjadi dewan pengarah, mengarahkan ideologi. Itu hanya ada di negara-negara otoriter, dimana ada dewan yang mengarahkan ideologi. Kayak ideologi fasisme itu hanya boleh ditafsirkan oleh hitler, Maoisme itu hanya boleh diputuskan oleh Mao Zedong. Jadi soal-soal beginian ini menimbulkan kesan bahwa indonesia ini memang sudah mengarah ke arah otoriterisme," sebut Rocky di kanal Youtube-nya, dikutip Kamis (14/10/2021).

Baca Juga: Jokowi Lantik Ibu Mega Jadi Ketua BRIN, Komentarnya Rocky Gerung Horor Banget, Bawa-bawa Hilter dan Mao Zedong

Sementara itu, pihak PDIP justru telah menyampaikan respons mereka terkait sejumlah kritik yang dilontarkan atas pengangkata Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Menurut Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, penunjukan Megawati menjadi salah satu orang penting di lembaga tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 78/2021 tentang BRIN serta menyinggung Pasal 6 dan Pasal 7 ayat 2 dalam Perpres tersebut.

"Saya garis bawahi, di sini adalah 'berpedoman pada nilai Pancasila'. Ini artinya pemerintah ingin setiap kegiatan riset dan inovasi harus berpedoman pada Pancasila. Sehingga bisa dipahami, (Megawati) sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP yang menyelenggarakan tugas pembinaaan ideologi Pancasila, Ibu Megawati ditunjuk untuk menjabat ex officio Dewan Pengarah BRIN," pungkasnya pada Kamis (14/10/2021).

Wakil Ketua MPR RI itu juga balik mempertanyakan pihak-pihak yang mengkritik penunjukan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Menurutnya, pihak yang mengkritik sama saja mempertanyakan keputusan pemerintah untuk memastikan riset dan teknologi berdasarkan Pancasila.

"Apa yang salah jika pemerintahan Jokowi-Maruf Amin ingin memastikan setiap kegiatan riset dan inovasi di Indonesia itu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila? Bagi kami, tak ada salahnya sama sekali kalau pemerintah pusat memilih prinsip itu. Jika kemudian dituding bahwa Dewan Pengarah ini adalah bagian dari partisan dan kepentingan praktis partai politik, bagi kami ini sangat tidak berdasar yang tak perlu dibahas lebih lanjut," tandasnya.

Baca Juga: Diserang Sana-sini Gegara Megawati Jabat Ketua BRIN, PDIP : Pemerintah Ingin Kegiatan Riset dan inovasi Berpedoman pada Pancasila

Kepala BRIN sendiri, Laksana Tri Handoko juga menyatakan menyambut hangat pengangkatan Megawati dan yang lainnya sebagai Dewan Pengarah. Ia menjelaskan bahwa tugas Dewan Pengarah bukanlah di bidang riset melainkan di bidang manajemen yang memberikan dukungan secara teknokratis dan politis. Sementara urusan riset adalah tanggung jawab dirinya beserta jajarannya yang memang berstatus periset.

"Terkait pelaksanaan riset itu yang penting manajemennya, eksekutifnya. Nah eksekutifnya kan saya kan periset tulen ya. Yang kita perlukan setelah itu adalah dukungan teknokratis dan politis, itu sebabnya ada dewan pengarah. Kalau di undang-undang itu kan secara jelas dinyatakan seperti itu. Jadi, karena dewan pengarah kan tidak melakukan riset, tidak masuk ranah eksekusi. Risetnya itu sendiri itu menjadi tanggung jawab saya untuk melakukan itu semua. Tapi saya perlu dukungan dari sisi teknokratis dan politis," jelasnya meluruskan tanggapan terkait diangkatnya Megawati, Rabu (13/10/2021).

Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini