Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan BBM bersubsidi dan menindak tegas para pelaku penyimpangannya di tengah menipisnya kuota BBM bersubsidi di tahun 2022. Di mana akhir-akhir ini masyarakat kesusahan mendapat BBM bersubsidi.
Ia menegaskan bahwa jangan sampai dana subsidi yang jumlahnya sudah terbatas ini dinikmati oleh mereka yang tidak berhak, atau terjadi kebocoran kuota BBM. Ini membuat hak yang seharusnya didapatkan rakyat kecil terampas oleh orang yang tak bertanggungjawab.
"Kasihan, masyarakat miskin yang berhak atas subsidi BBM harus gigit jari, karena kuotanya dihabiskan oleh mereka yang tidak berhak," katanya kepada Populis.id pada Kamis (18/08/2022).
Menurut Mulyanto, realisasi kuota BBM bersubsidi yang lebih cepat dari rencana menyebabkan menipisnya sisa kuota yang ada. Ia memaparkan bahwa berdasarkan kalkulasi BPH Migas, kuota solar yang sebesar 15 juta kilo liter dan pertalite yang 23.5 juta kilo liter di tahun 2022, diperkirakan pada bulan Oktober-November ini akan habis.
Karenanya, menurut Mulyanto, selain dibutuhkan pengaturan yang lebih akurat terkait dengan siapa yang berhak menerima subsidi BBM, maka pengawasan dan penindakan tegas bagi mereka yang menyimpangkan BBM bersubsidi juga menjadi penting.
"Pemerintah terkesan lamban menyikapi persoalan ini. Belum lagi akhir-akhir ini di banyak SPBU terjadi kelangkaan BBM bersubsidi. Pertamina menjelaskan bahwa hal itu disebabkan karena keterlambatan pendistribusian BBM," tuturnya.
