Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan bocoran rencana pemerintah yang bakal mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan Solar pada pekan depan.
Luhut mengatakan, harga Pertalite dan Solar yang masuk dalam BBM bersubsidi harus segera dinaikkan untuk mengurangi beban keuangan negara yang mencapai Rp502,4 triliun pada tahun 2022.
"Mungkin minggu depan presiden akan mengumumkan kenaikan harga BBM. Presiden sudah mengindikasikan. Tidak mungkin kita mempertahankan harga yang terus demikian. Itu beban yang terlalu besar untuk APBN," ujar Luhut saat memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin pada Jumat (19/8/2022).
Menurutnya, pemerintah telah mengkaji dampak dari kenaikan harga Pertalite dan Solar tersebut. Dengan menaikkan harga Pertalite dan Solar, Luhut berharap mampu mengurangi beban subsidi energi dari tahun ke tahun.
"Inflasi tergantung pada berapa kenaikan solar dan berapa pertalite nantinya? Bagaimanapun tidak bisa harganya dipertahankan terus demikian. Kita harus siap-siap karena subsidi kita kemarin Rp502 triliun," tegasnya.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menyebut, kuota Solar yang sebesar 15 juta kilo liter dan Pertalite sebanyak 23.5 juta kilo liter di tahun 2022, diperkirakan pada bulan Oktober-November ini akan habis.
Baca Juga: Indonesia Berhasil Mengendalikan Harga BBM, Sampai Kapan?
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto meminta Pemerintah meningkatkan pengawasan BBM bersubsidi dan menindak tegas para pelaku penyimpangannya di tengah menipisnya kuota BBM bersubsidi di tahun 2022.
"Jangan sampai dana subsidi yang terbatas ini dinikmati oleh mereka yang tidak berhak, atau terjadi kebocoran kuota BBM," ucap Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/8).
“Kasihan, masyarakat miskin yang berhak atas subsidi BBM harus gigit jari, karena kuotanya dihabiskan oleh mereka yang tidak berhak,” tambahnya.
Pantauan Populis.id, BBM bersubsidi mengalami kelangkaan di sejumlah SPBU di wilayah Jakarta dan Bogor. Bahkan, di salah satu SPBU di Kota Bogor, stok Pertalite kosong. Pegawai SPBU mengatakan bahwa sudah tiga hari Pertalite tidak dikirim oleh Pertamina.
Presiden Jokowi sebelumnya sudah memberikan sinyal akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Dia menyebut, pemerintah mempertimbangkan kebijakan menaikkan harga BBM subsidi jika APBN sudah tidak bisa menanggung lagi.
"Kebijakan itu yang utama harus mengutamakan rakyat. Itu yang diutamakan dengan kalkulasi yang detail. Ada angka-angkanya. Bukan karena populer dan tidak populer," ungkap Jokowi dalam wawancara khusus dengan CNBC Indonesia, Rabu (17/8).
