Jika tak berani mengambil kebijakan tersebut, sebaiknya pemerintah jangan mengeluh atas beban subsidi BBM tersebut.
"Sebaiknya diam dan sediakan uang untuk subsidi, kecuali berani mengambil tindakan tegas untuk memajukan bangsa ini," tegas eks politikus Partai Demokrat ini.
Selain itu, Ferdinand memberikan solusi lain berupa pengawasan dan pembatasan BBM subsidi tersebut. Dia menyebut, pemerintah bisa membatasi kuota BBM subsidi dan dibarengi dengan pengawasan yang ketat terhadap penerimanya.
Baca Juga: Indonesia Berhasil Mengendalikan Harga BBM, Sampai Kapan?
Bagi yang melanggar penerimaan BBM subsidi tersebut harus diberikan hukuman sanksi. Menurutnya, hal itu akan efektif mengurangi beban subsidi terhadap APBN.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pada pekan depan.
Dia mengatakan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi itu untuk mengurangi beban keuangan negara yang mencapai Rp502,4 triliun pada tahun 2022.
"Mungkin minggu depan presiden akan mengumumkan kenaikan harga BBM. Presiden sudah mengindikasikan. Tidak mungkin kita mempertahankan harga yang terus demikian. Itu beban yang terlalu besar untuk APBN," ujar Luhut saat memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin pada Jumat (19/8).
