Catat! Harga Pertalite Diumumkan Minggu Depan

Baca Juga: Minta Tangkap Seorang Jenderal, Luhut Perintahkan Polri Incar Bekingan Ferdy Sambo?

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Diah Nurwitasari, menekankan, rencana pemerintah menaikkan harga Pertalite harus dibarengi dengan kebijakan komprehensif dalam penyaluran dan pengawasan BBM bersubsidi. Hal itu agar kebijakan kenaikan subsidi tidak menimbulkan dampak ekonomi yang besar di masyarakat.

Ia merujuk pidato Presiden Joko Widodo mengenai RAPBN 2023 soal patokan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam RAPBN 2023 sebesar 90 dolar AS per barel. Menurut Diah, di tengah konflik global, ICP masih sangat rentan meningkat. Karena itu, pemerintah perlu mengawal secara ketat harga patokan tersebut.

Soal anggaran subsidi dalam RAPBN sebesar Rp 502 triliun, legislator asal dapil Jabar II ini mengingatkan bahwa subsidi bertujuan menjaga kestabilan ekonomi. "Jangan sampai subsidi yang sudah berlangsung seketika dihapuskan tanpa pembahasan kebijakan yang lebih komprehensif," ujar Diah, Jumat (19/8).

Kebijakan komprehensif yang dimaksud adalah efektivitas dan efisiensi penyaluran subsidi, termasuk pengawasan dan penegakan hukum berkaitan dengan subsidi, serta alternatif yang dapat mengurangi dampak luas kenaikan BBM. "Karena, bagaimanapun, kenaikan harga BBM akan memberi dampak yang luas terhadap perekonomian rakyat kecil. Apalagi, ada migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite," ujarnya.