Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menjadi bulan-bulanan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Komisi III DPR RI buntut sejumlah pernyataan kontroversialnya dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J) yang diotaki oleh eks kadiv Propam Ijen Pol Ferdy Sambo.
Diketahui Benny Mamoto sempat menjadi orang yang paling ngotot membela pernyataan pihak Polres Jakarta Selatan yang menyebut Brigadir J tewas dalam baku tembak setelah adanya kasus pelecehan seksual. Nyatanya pernyataan itu hanya skenario yang disusun Ferdy Sambo untuk menutupi perbuatan kejinya.
"Pak Benny Mamoto ngomong kenceng tapi salah," kata Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin (22/08/2022).
Wakil Ketua Komisi III, Desmond Mahesa juga mempertanyakan fungsi Kompolnas yang seolah hanya menjadi jubir dari Polisi. Kalau hanya jubir, maka tidak ada bedanya dengan anggota DPR.
Oleh karena itu ia menyebutkan bahwa perlu ada evaluasi terhadap lembaga tersebut. Sejauh ini, Kompolnas tidak punya perangkat untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus yang menyangkut dengan polisi.
"Yang disayangkan adalah copy paste atas mulut seseorang, ini kan ngga bener. Apakah karena Benny Mamoto polisi jadi kayak gitu? kita akan evaluasi nanti saat rapat dengan kapolri akan kita tanyakan seberapa banyak, rekomendasi Kompolnas yang tidak diperhatikan Kapolri," tuturnya.
Kritikan tajam juga dilayangkan Anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan. Ia menegaskan bahwa ada kontribusi Kompolnas dalam terjadinya distorsi informasi publik soal penembakan Brigadir J. Sebab, ketika awal kasus itu mencuat, Polisi mengatakan ada adegan tembak menembak.
"Lalu saat konferensi pers, tidak ada barang bukti yang ditampilkan. Hal ini menurut Trimedia suatu kejanggalan. Lalu Kapolres Jaksel muncul di media sambil membawa hasil visum dan itu diterima oleh Benny Mamoto," tuturnya.