PKS Tolak Kenaikan Harga BBM: Singgung Proyek Pemerintah yang Habiskan APBN

PKS Tolak Kenaikan Harga BBM: Singgung Proyek Pemerintah yang Habiskan APBN Kredit Foto: Akbar Nugroho Gumay

Anggota Komisi VII DPR Rofik Hananto menyebut rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dapat menjadi musibah baru bagi rakyat Indonesia.

Dia menilai, rencana kenaikan harga BBM tidak tepat karena harga minyak dunia sedang turun dan berada di kisaran USD 90 per barel.

Menurutnya, tidak ada alasan menaikkan BBM saat ini, lantaran dana subsidi dan kompensasi sudah dialokasikan dengan asumsi harga ICP USD100 per barel. Harga minyak dunia per 21 Agustus 2022 sudah USD 90 per barel dengan rincian West Texas Intermediate (WTI) Crude sebesar USD 89.63 per barel dan Brent Crude sebesar USD 95,50 per barel.

Baca Juga: Demokrat Tolak Kenaikan Harga BBM: Pemerintah Jangan Berhitung Untung Rugi, Tidak Boleh Berbisnis dengan Rakyat!

"Ini artinya bantalan anggaran yang telah disediakan sudah sesuai dalam menampung fluktuasi harga minyak dunia. Buat apa menyediakan dana bantalan ini kalau pada akhirnya harga BBM naik juga. Masyarakat tentu tidak bisa mencerna logika berpikir seperti ini. Lagi-lagi mereka merasa dikorbankan dan dikalahkan kepentingannya," kata legislator dapil Jawa Tengah VII itu dalam keterangan persnya, Selasa (23/8/2022).

Lebih lanjut Rofik menjelaskan, pemerintah terbukti tidak kredibel dan rasional dalam rencana alokasi anggarannya.

Banyak alokasi anggaran yang ditujukan untuk proyek-proyek infrastruktur transportasi yang jauh dari mensejahterakan rakyat, tetapi nilai investasinya sangat besar seperti bandara, pelabuhan, dan kereta cepat.

Baca Juga: Siap-Siap! Luhut Kasih Bocoran: Pemerintah Bakal Menaikkan Harga Pertalite dan Solar Pekan Depan

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, misalnya, yang saat ini tertunda, anggarannya membengkak dan membutuhkan bantuan anggaran dari APBN.

Biaya pembangunannya diperkirakan membengkak sebesar USD1,1-1,9 miliar dari perhitungan awal atau sekitar Rp16,3 triliun, setara dengan Rp28,2 triliun dengan asumsi kurs Rp14.800.

"Ini berbeda dengan janji presiden yang mengatakan tidak akan menggunakan uang rakyat sepeserpun. Belum lagi jelas segmen masyarakat mana yang menjadi penerima manfaatnya karena ongkos tiketnya diperkirakan sebesar Rp400 ribu sekali jalan, proyek kereta cepat ini sudah akan membebani APBN," keluh politisi PKS ini.

Baca Juga: Luhut Binsar Lagi Susun Skema Kenaikan Harga BBM Subsidi, Siap-siap!

Dia mengatakan, menurut data PT Kereta Cepat Indonesia China, progres per Juli 2022 ini sudah mencapai 84 persen. Belum jelas kepastian proyek kereta cepat ini bila tanpa bantuan anggaran dari APBN.

Dengan bukti begitu, pemerintah dinilai gagal menjalankan amanatnya dalam mengelola anggaran untuk mensejahterahterakan rakyat. Alokasi subsidi dalam APBN ini lebih dirasakan pemerintah sebagai beban. Padahal, subsidi ini yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Baca Juga: Soal Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi, Yan Harahap: Kami Menolak Keras!

Rofik menambahkan, rencana kenaikan BBM tersebut akan berdampak signifikan terhadap indeks harga konsumen (IHK), yang pada akhirnya akan mengganggu roda perekonomian nasional.

Dengan naiknya harga BBM subsidi, laju inflasi Tanah Air akan melonjak tinggi. Kenaikkan harga itu juga berpotensi menggerus daya beli rumah tangga, sebab BBM merupakan salah satu komoditas primer masyarakat. Dimana pada akhirnya akan mengganggu perekonomian nasional.

Baca Juga: Pengungsi Cianjur Copot Label Gereja, Pak Polisi: Tidak Intoleransi, Cuman Stikernya yang Dibuka, Tendanya Tetap Dipakai!

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover