Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengusulkan kepada Pemerintah agar membatasi dan meningkatkan pengawasan distribusi dari pada memilih opsi menaikkan harga BBM bersubsidi.
Menurut Mulyanto opsi tersebut lebih realistis untuk mengatasi dilema yang dihadapi Pemerintah terkait pengadaan dan pendistribusian BBM bersubsidi.
"Pemerintah harus cepat mengambil keputusan agar tidak ada pihak tertentu yang berspekulasi terkait isu kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Semakin cepat keputusan tersebut diambil maka semakin baik bagi semua pihak terkait," kata Mulyanto kepada Populis.id pada Sabtu (27/08/2022).
Baca Juga: Reka Adegan Brigadir J Saat di Dor Bakal Digelar, Ferdy Sambo Bakal Peragain Langsung!
Ia menambahkan bila pembatasan BBM bersubsidi dilakukan untuk kendaraan selain roda dua dan kendaraan umum serta kendaraan pegangkut sembako maka hasil simulasi menunjukkan, pemerintah dapat mereduksi anggaran subsidi BBM sebesar 69 persen.
"Ini jumlah yang lumayan banyak. Apalagi untuk anggaran subsidi di tahun 2023, karena pembatasan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran," tegas Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Di sisi lain, bila pembatasan BBM bersubsidi tersebut dapat dikombinasikan dengan tindak pengawasan yang ketat maka efisiensi penggunaan BBM bersubsidi akan semakin maksimal.
Ia menerangkan bahwa selama ini sebagaimana dilaporkan Pertamina dan BPH Migas ditengarai terjadi kebocoran BBM bersubsidi dalam jumlah yang cukup besar. Kebocoran terjadi ke sektor industri dan pertambangan, serta terjadi penimbunan dan ekspor ilegal ke negara tetangga.
"Kalau kebocoran BBM ini dapat dikurangi secara maksimal maka kuota dan dana subsidi yang ada untuk tahun 2022 akan mencukupi. Meski tanpa kenaikan harga sekalipun," paparnya.
Apalagi, kata Mulyanto, sekarang harga minyak dunia terus menurun dari 120 dolar Amerika per barel pada puncaknya di bulan Juni 2022, menjadi 90 dolar Amerika per barel pada bulan Agustus 2022. Karenanya, BPH Migas dan aparat penegak hukum harus bekerja ekstra keras agar pengawasan distribusi BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak bocor.
Baca Juga: Kondisi Sehat, Putri Candrawathi Tetap Tidak Ditahan Padahal Statusnya Tersangka, Kok Bisa?
Untuk diketahui, tanpa adanya upaya pembatasan distribusi BBM bersubsidi yang tepat sasaran, diperkirakan kuota BBM akan habis di bulan Oktober 2022. Sampai akhir tahun 2022 diperkirakan kebutuhan Pertalite mencapai 29 juta kilo liter, sedang kebutuhan solar mencapai 17,5 juta kilo liter.
Padahal kuota Pertalite dan solar untuk tahun 2022 masing-masing sebesar 23 juta kilo liter dan 15 juta kilo liter.
