Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengirimkan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (1/9/2022) malam.
Dalam suratnya itu, Syaikhu menyatakan sikap PKS yang menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.
Menurutnya, kenaikan harga BBM di tengah situasi pemulihan pandemi Covid-19 tidaklah tepat.
Baca Juga: PKS Tegaskan Tolak Kenaikan Harga BBM: Akan Bertambah Jumlah Orang Miskin!
"Kebijakan tersebut menunjukkan Pemerintah tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi pasca pandemi. Ditambah saat ini sedang terjadi krisis pangan. Harga-harga sembako saat ini sudah meningkat tajam, apalagi jika nanti saat BBM bersubsidi dinaikkan, harga akan semakin tidak terkendali," ujar Syaikhu.
Dia menjelaskan, baru saja rakyat bangkit dari pandemi dan sempat terpukul akibat kenaikan harga minyak goreng, juga harga telur yang meroket.
Baca Juga: Soal Selembaran yang Bertuliskan Harga BBM Naik 1 September 2022, Pihak Pertamina: Tidak Benar!
Dengan kondisi tersebut, rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik. "Kalau BBM bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik secara signifikan. Sangat mungkin akan terjadi efek domino di sektor lainnya," tegasnya.
Mantan Wakil Wali Kota Bekasi ini menyebut, kenaikan harga BBM juga akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih pasca pandemi.
Tak hanya itu, imbuhnya, kenaikan harga BBM akan langsung berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin.
Baca Juga: Harga BBM Non-Subsidi Resmi Turun, Bagaimana Dengan Harga Pertalite?
Syaikhu pun menyinggung mengapa pemerintah lebih mementingkan proyek pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) dan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dibandingkan memastikan harga BBM tetap terjangkau.
"Mengapa untuk membangun Ibu Kota Negara yang baru pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup? Namun, untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar rakyat justru tidak sanggup?" terangnya.
Baca Juga: Gegara Harga BBM Naik, Jakarta Lumpuh Total?
Sebelumnya Presiden Jokowi merencanakan kenaikan harga BBM bersubdisi jenis Pertalite dan Solar. Untuk mengurangi beban rakyat, Jokowi meluncurkan program bantuan langsung tunai (BLT).
BLT ini merupakan satu dari tiga bantuan tambahan pengalihan subsidi BBM, dengan total anggaran sekitar Rp 24,17 triliun.
BLT sebesar Rp600 ribu ini mulai cair pada Kamis 1 September 2022 dengan penyaluran melalui PT Pos Indonesia.
