Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) dan Poltracking Indonesia menyampaikan hasil survei nasional terkait preferensi pemilih dan peta elektoral 2024. Berdasarkan survei tersebut, muncul nama menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf yang bukan berasal kalangan partai politik.
Mereka dinilai bisa laku dijual menjadi calon presiden dan wakil presiden. ASI membagi klaster tokoh per tokoh yang paling potensial sebagai capres-cawapres.
Klaster menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf yang bukan dari partai politik, ada tiga nama teratas. Seperti Menteri BUMN, Erick Thohir; Menparekraf, Sandiaga Uno, dan Menko Polhukam, Mahfud MD.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menduga satu nama yang jarang masuk terekam lembaga survei, yaitu Mahfud MD.
“Kalau Pak Erick dan Pak Sandi sering muncul di bursa Pilpres. Keduanya klaster utama cawapres. Malah juga sudah banyak relawannya. Yang Mahfud ini perlu dicermati kemunculannya,” ujar Dedi kepada Rakyat Merdeka, kemarin (2/9/2022).
Mahfud dinilai punya modal politik cukup besar. Sebagai tokoh berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU), ditambah kiprahnya yang panjang hingga saat ini menjabat Menko Polhukam.
Tapi, selama ini namanya tak muncul didalam pusaran Pilpres 2024 dan tertinggal dari tokoh lain, lantaran Mahfud tidak pernah mendeclare akan bermain di pemilu mendatang.
Namun, nama mantan Presidium Korps Alumni Mahasiswa Islam Indonesia (KAHMI) ini sebenarnya sudah menjadi sorotan publik. Bahkan, ketika ada peristiwa yang memunculkan namanya dalam penanganan kasus Ferdy Sambo, nama Mahfud bisa langsung melambung.
“Saya menilai, ada peningkatan kesadaran publik terkait nama Mahfud lantaran intensitasnya di media yang juga meningkat. Terlebih dalam kasus kriminal yang diduga dilakukan Ferdy Sambo yang ramai ini,” tutur Dedi.
Ia meyakini komentar dan keterlibatan Mahfud dalam kasus Ferdy Sambo tersebut sangat mungkin menyumbang persepsi positif publik. Apalagi opini publik mengarah bahwa Mahfud dinilai sebagai pejabat yang mendobrak kekakuan hukum sehingga rekayasa kasus Sambo terungkap.
Bahkan di tengah persepsi publik terhadap lembaga penegak hukum rendah, nama Mahfud sebagai pejabat yang mengkoordinasi instansi penegak hukum dianggap lebih positif.
“Artinya secara modal ketokohan sudah ada. Apakah nama ini akan bertahan? Jawabannya adalah momentum. Hingga 2024, masih ada nggak momentum dan peristiwa yang Mahfud bisa kembali mendapatkan berkahnya,” tandasnya.
Lihat Sumber Artikel di Rakyat Merdeka Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Rakyat Merdeka.
