Pemerintah Disebut Tidak Pro Rakyat, Simak Alasannya! Ojol dan Angkot Bisa Terbebani?

Pemerintah Disebut Tidak Pro Rakyat, Simak Alasannya! Ojol dan Angkot Bisa Terbebani? Kredit Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Dicabutnya subsidi BBM oleh pemerintah dikritisi loyalis Presiden Jokowi, karena menurut Kornas-Jokowi pencabutan subsidi BBM akibat pemerintah gagal dalam memprediksi harga minyak dunia yang mengalami kenaikan, terlebih akibat adanya perang Ukraina-Rusia.

“Selain pemerintah gagal dalam memprediksi harga minyak dunia, pemerintah tidak memikirkan dampak kenaikkan harga-harga komoditi dan tarif transportasi umum,” ujar Ketua Umum Kornas-Jokowi, Abdul Havid Permana dalam keterangannya, Senin (5/9/2022).

Baca Juga: Soal Kenaikan Harga BBM, Sri Mulyani Beberin Hal Ini, Dengar Ya!

Kata dia, tentunya salah satu transfortasi yang tarifnya akan mengalami kenaikan yakni ojek online dan angkutan umum (angkot). Akibatnya driver ojol (ojek online) yang terbebani oleh kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat itu.

Demikian, selain driver yang terkena dampaknya, juga berdampak kepada pengguna jasa aplikasi dan masyarakat pengguna jasa angkot.

“Umumnya pengguna ojol dan angkot kan rakyat kecil yang terkena imbasnya,” katanya.

Baca Juga: Gus Yaqut Sebut Harga Baru BBM Bentuk Keadilan Subsidi untuk Rakyat, Tapi Jangan Sampai...

Havid juga menegaskan bahwa subsidi pemerintah kepada rakyat adalah kewajiban pemerintah untuk memikirkan hal tersebut. Sebab kata loyalis Jokowi ini, pemasukan negara salahsatunya berasal dari pungutan pajak yang berasal dari rakyat.

“Subsidi negara ke rakyat sudah jadi kewajiban pemerintah untuk memikirkan itu. Karena semua pemasukan negara salahsatunya dari pungutan pajak yang dipungut dari rakyat. Jadi sudah kewajiban negara memikirkan itu. Termasuk subsidi BBM,” ujarnya.

Baca Juga: Nyonya Sambo Keukeuh Alami Kekerasan Seksual Dari Brigadir J, Kenapa Tak Dilaporkan Pas Kejadian? Sekarang Jika Ada Bukti Maka...

Selain itu, ia juga memberikan solusi terkait negara atau pemerintah sekarang yang belum tuntas dalam memberantas mafia yang sekarang masih menggerogoti negara.

Seperti halnya lanjut dia, adanya mafia tambang, mafia minyak, mafia tanah, mafia judi, mafia narkoba dan mafia-mafia lainnya.

Baca Juga: Pak Sandi Hati-hati Pak.. Yakin Mau Nyapres? Silahkan Nyapres dari Partai Lain, Gerindra Tetap Prabowo!

“Menurut kami pemerintah gagal memberantas para mafia hingga ke akar-akarnya. Selain gagalnya berantas mafia, pun pemerintah belum optimal menyita aset-aset para koruptor yang hartanya masih puluhan bahkan ratusan triliunan rupiah. Bagi kami ini jelas merupakan dari solusi untuk menutupi kekurangan anggaran negara. Apalagi kasus yang baru-baru ini mencuat adanya para mafia di tubuh polri, seperti kerajaan Ferdy Sambo,” tutupnya.

Baca Juga: Main Keroyokan! PKB dan Demokrat Kompak Nyinyirin Acara Kumpul-kumpul Jokowi Bareng Relawan di GBK, Pasang Kuping Baik-baik!

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover