Hasil Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menolak kenaikan harga BBM.
Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa 78,7 persen masyarakat menolak kenaikan harga BBM. Sementara hanya 15,6 persen warga yang setuju.
"Saat survei dilakukan pemerintah belum resmi menaikkan harga BBM. Jadi pertanyaan yang kami ajukan apakah bapak/ibu tahu atau pernah dengar berita bahwa pemerintah berencana menaikkan harga BBM? Dan, jika tahu bagaimana sikapnya," ujar Burhanuddin dalam pemaparan hasil survei secara daring, Rabu (7/9/2022).
Baca Juga: Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Tolak Kenaikan Harga BBM
Burhanuddin menegaskan, pihaknya perlu mensurvei lagi tanggapan masyarakat setelah pemerintah menaikkan harga BBM.
Meski begitu, survei yang dilakukan sebelum pemerintah resmi menaikkan harga BBM ini paling tidak sudah menjadi gambaran bahwa hampir 80 persen masyarakat menolak kebijakan kenaikan harga BBM.
"Paling tidak berdasarkan sikap responden ketika pemerintah baru berencana itu penolakannya hampir 80 persen," terangnya.
Burhanuddin pun merincikan temuan surveinya tersebut. Dia menyebut, para pendukung Jokowi dan Prabowo pada Pilpres 2019 lalu sama-sama menolak kenaikan harga BBM.
"Berdasarkan pilihan pada Pilpres 2019, baik itu pendukung Pak Jokowi maupun Pak Prabowo sama-sama menolak, meskipun pendukung Jokowi-Ma'ruf itu tingkat penolakannya tidak setinggi pendukung Prabowo-Sandi," ungakap Dosen Ilmu Politik UIN Jakarta tersebut.
Sebanyak 77,7 persen pendukung Jokowi menolak kenaikan BBM, sementara pendukung Prabowo sebesar 86,2 persen.
Baca Juga: Catat dan Dengar! Yang Ngomong Langsung Petinggi Partai: Harga BBM Bukan Ukuran Kesejahteraan
Survei Indikator ini dilakukan pada 25-31 Agustus 2022 kepada 1.219 responden warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas dengan metode random digit dialing (RDD).
Margin of error survei diperkirakan 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 96 persen. Wawancara dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang sudah dilatih.
